Dinas Pendidikan Miskin Konsep
GUNUNGKIDUL - Dinas Pendidikan Gunungkidul ternyata belum puny akonsep matang untuk melaksanakan program pendidikan murah. Saat dipanggil Komisi D DPRD Gunungkidul siang kemarin, Diknas tampak belum siap melaksanakan anggaran senilai Rp 11 Miliar ini. Dipimpin Drs Kasiyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, rombongan dari Diknas ini mencoba memaparkan konsep pelaksanaan anggaran tersebut. Namun dalam pemaparan tersebut, Diknas juga mengakui bahwa konsep yang disampaikan belum matang.
“Kami masih akan memperbaiki konsep tersebut dengan meminta banyak masukan dari bawah. Semoga, konsep ini bias selesai akhir bulan ini,” kata Kasiyo didepan Komisi D DPRD Gunungkidul.
Dari pemaparan tersebut, maka secara garis besar pelaksanaan pendidikan murah ini akan disentralkan ke sekolah. Sedangkan dana yang akan diberikan kepada siswa tidak mampu ini juga tidak akan diberikan dalam bentuk uang. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk menanggung biaya sekolah dari siswa yang akan mendapatkannya. “Yang jelas uang tidak akan dibawa pulang oleh siswa. Sebab kalau dibawa pulang khawatir dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang lainnya,” kata Kasiyo.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik dalam kesempatan tersebut meminta agar dinas segera menyelesaikan konsep tersebut secara transparan. Pihaknya juga berhareap agar konsep yang dirumuskan harus mampu meminimalisir konflik. “Jangan sampai ada konflik horizontal atas anggaran ini. Untuk itu criteria siswa yang berhak mendapatkan dana tersebut harus benar-benar jelas dan terukhur. Selain itu sosialisasi terhadap program dan konsepnya juga harus benar-benar matang,” kata Taufik.
Bahkan untuk meminimalisir konflik, Taufik justru meminta agar dinas tidak perlu tergesa-gesa. “Kalau konsep memang harus secepatnya, namun pelaksanannya saya kira bisa sabar dengan pertimbangan sosialisasi,” imbuhnnya. Selain soal pendidikan murah, pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan ini juga terkait dengan keresahan sekolah swasta yang sejumlah gurunya diangkat menjadi PNS.
Untuk itu dewan berharap agar penempatan guru yang diangkat untuk sementara dikembalikan ke sekolah asal. “Banyak sekolah swasta yang khawatir menghadapi kendala setelah gurunya banyak yang diangkat. Kekhawatiran tersebut terkait dengan penempatan guru yang bersangkutan,” kata Warta, sekeratris komisi D. Sejauh ini, sekolah swasta berharap agar guru mereka yang diangkat PNS dikembalikan lagi kesekolah asal. “Setidaknya mereka jangan ditempatkan disekolah lain sampai dengan akhir tahun ajaran ini,” imbuh Warta SIP. (gun).
GUNUNGKIDUL - Dinas Pendidikan Gunungkidul ternyata belum puny akonsep matang untuk melaksanakan program pendidikan murah. Saat dipanggil Komisi D DPRD Gunungkidul siang kemarin, Diknas tampak belum siap melaksanakan anggaran senilai Rp 11 Miliar ini. Dipimpin Drs Kasiyo selaku Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, rombongan dari Diknas ini mencoba memaparkan konsep pelaksanaan anggaran tersebut. Namun dalam pemaparan tersebut, Diknas juga mengakui bahwa konsep yang disampaikan belum matang.
“Kami masih akan memperbaiki konsep tersebut dengan meminta banyak masukan dari bawah. Semoga, konsep ini bias selesai akhir bulan ini,” kata Kasiyo didepan Komisi D DPRD Gunungkidul.
Dari pemaparan tersebut, maka secara garis besar pelaksanaan pendidikan murah ini akan disentralkan ke sekolah. Sedangkan dana yang akan diberikan kepada siswa tidak mampu ini juga tidak akan diberikan dalam bentuk uang. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk menanggung biaya sekolah dari siswa yang akan mendapatkannya. “Yang jelas uang tidak akan dibawa pulang oleh siswa. Sebab kalau dibawa pulang khawatir dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang lainnya,” kata Kasiyo.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik dalam kesempatan tersebut meminta agar dinas segera menyelesaikan konsep tersebut secara transparan. Pihaknya juga berhareap agar konsep yang dirumuskan harus mampu meminimalisir konflik. “Jangan sampai ada konflik horizontal atas anggaran ini. Untuk itu criteria siswa yang berhak mendapatkan dana tersebut harus benar-benar jelas dan terukhur. Selain itu sosialisasi terhadap program dan konsepnya juga harus benar-benar matang,” kata Taufik.
Bahkan untuk meminimalisir konflik, Taufik justru meminta agar dinas tidak perlu tergesa-gesa. “Kalau konsep memang harus secepatnya, namun pelaksanannya saya kira bisa sabar dengan pertimbangan sosialisasi,” imbuhnnya. Selain soal pendidikan murah, pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan ini juga terkait dengan keresahan sekolah swasta yang sejumlah gurunya diangkat menjadi PNS.
Untuk itu dewan berharap agar penempatan guru yang diangkat untuk sementara dikembalikan ke sekolah asal. “Banyak sekolah swasta yang khawatir menghadapi kendala setelah gurunya banyak yang diangkat. Kekhawatiran tersebut terkait dengan penempatan guru yang bersangkutan,” kata Warta, sekeratris komisi D. Sejauh ini, sekolah swasta berharap agar guru mereka yang diangkat PNS dikembalikan lagi kesekolah asal. “Setidaknya mereka jangan ditempatkan disekolah lain sampai dengan akhir tahun ajaran ini,” imbuh Warta SIP. (gun).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar