Selasa, 01 April 2008

Giliran, Guru Swasta Tuntut Keadilan

GUNUNGKIDUL – Selang sehari sejak Guru Tidak Tetap (GTT) mengadu dewan atas kekecewaan kebijakan dinas memutus kontrak mengajarnya, giliran guru swasta Selasa (1/3) meminta dewan agar mendesak pemkab Gunungkidul menaikan honor bulanan yang selama ini diterimakan tiap bulan. Puluhan guru swasta yang mewakili 1000 guru swasta se Gunungkidul diterima anggota dewan di ruang sidang DPRD Gunungkidul dan beraudiensi dengan jajaran Komisi D.

Yuni (36) salah satu guru swasta di SMK Muhamadiyah menyampaikan sejalan dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat bantuan dari pemkab senilai Rp 75 ribu per bulan belum cukup membantu kebutuhan guru swasta yang bebannya sangat berat. Untuk itu dewan diminta bis amembatu nasib dan beban berat guru swasta. “Kami hanya minta agar dewan bisa membantu nasib kami. Bantuan senilai Rp 75 ribu perbulan tidak bisa mengejar kebutuhan hidup dan nasib guru swasta,” kata Yuni. Hal senada juga diakui guru swasta lain.

Menanggapi hal itu, Komisi D mengakui kondisi yang tengha dialami guru swasta ini. Dewan berjanji tuntutan guru swasta ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif. “Secepatnya kita akan bahas ini dengan eksekitif sebagaimana tugas dan kewenangan kita, “ kata ketua Komisi D, Nurasyid SH.

Dalam kesempatan itu, Warta SIP selaku anggota komisi D dari fraksi PDIP menambahkan tuntutan guru swasta tersebut sangat logis. Bahkan sebagai guru swasta yang memiliki tugas yang sama beratnya dengan guru honorer, bantuan bulanan senilai Rp 75 ribu belum cukup menjawab kebutuhan guru swasta.

Pemkab Gunungkidul, menurut Warta, mampu menaikan bantuan terhadap guru swasta yang dituntutkan. “Dari kemampuan anggaran menurut saya bisa. Karena terdapat silpa yang cukup untuk emmenuhi kebutuhan dan tuntutan tersebut. “Namun masih menunggu dulu apakah eksekutif mau menyetujui apa tidak,” kata Warta.

Terlebih, menurut Warta data Diknas Gunungkidul untuk tahun 2010 mendatang kebutuhan guru masih tinggi. Dengan silpa yang dimiliki 1000 guru swasta untuk menganggarkan bantuan guru swasta eksekutif masih sanggup. “Kebutuhan guru masih sekitar 800 ditahun 2010 karena sudah banyak yang pensiun dan sebab lain,” kata Warta disambut tepuk tangan perwakilan guru. Dalam waktu dekat ini, aspirasi guru swasta akan dikoordinasikan dengan BKD, sekda dan Diknas. (gun)

Tidak ada komentar: