Pengurus Rapat -Tinggal Tunjuk Hari Berangkat Jakarta Desak Syahkan RUUK
BANTUL – Isu kencang pilgub nampaknya membuat sejumlah elemen pro penetapan Sultan sebagai Gubernur menjadi berang. Termasuk beberapa eleman masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul. Rencananya dalam waktu dekat ini sekitar 1500 pamong desa akan melabrak DPR RI di Gedung Senayan.
“Rombongan kami akan berangkat ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi warga Jogjakarta atas RUUK yang sampai saat ini belum ada kejelasannya,” kata Fatoni Rustam Sekretaris APDESI Bantul sekaligus pemrakarsa aksi ke Jakarta kepada wartawan, kemarin.
Acara yang tengah disiapkan itu akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai upaya penyampaian aspirasi dan upaya RUU Keistimewaan DIJ gol. Secara teknis, sekitar 1500 an pamong desa se-Bantul ini akan menggunakan armada bus dan berangkat dari Bantul. Intinya merak meminta kejelasan status daerah istimewa keisitimewaan yang saat ini belum jelas. “Ini sudah menjelang bulan Mei masa jabatan Gubernur DIJ akan berakhir pada bulan November 2008 dan status keistimewaan yang diharapkan segenap warag Jogja belum ada kejelasan. Untuk itu kita akan menyampaikan kesana (senayan-red),” tambahnya.
Pelaksanaannya, menurut Fatoni, penyampaian aspirasi warga Bantul akan dikemas sesimpatik dan sesantun mungkin dan jauh dari penyampaian aspirasi yang sehari-hari dilihat melalui layar kaca televisi. “Prinsip kita datang kesana dengan baik dan santun sebagaimana keistimewaan kita sebagai wong Jogja beretika dan berbudaya,” jelasnya.
Sementara itu H Subardi salah satu anggota DPD dari DIJ menyatakan mendukung sepenuhnya langkah APDESI Bantul menyampaikan aspirasinya ke DPR. Menurut Subardi, apapun hasilnya nanti, langkah itu wajar dan menjadi hak warga Jogja untuk menyampaikan aspirasinya. Pentolan sepak bola yang pernah membesarkan nama club PSS Slemania mengakui selama ini pemerintah pusat terkesan lambat sehingga draf RUU Keistimewaan yang ada di Depdagari belum juga dimasukkan ke DPR untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan.
Menurut Bardi, jika RUU Keistimewaan Jogjakarta versi DPD sudah beberapa tahun sudah dimasukkan ke DPR namun untuk RUU Keistimewaan Jogjakarta versi pemerintah justru belum dimasukkan. “Ini perlu desakan masyarakat agar kerja pusat lebih cepat ,” tegas Subardi.
Rencana Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Kabupaten Bantul ke gedung DPR RI Senayan ini dipastikan tidak disertai Bupati Bantul Idham Samawi dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul Joko Purnomo. Kedua pucuk pimpinan eksekutif dab legeslatif tersebut mempunyai agenda tersendiri yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam kesempatan terpisah, Joko Purnomo menyatakan dirinya tidak akan mengikuti aksi dari masyarakat Bantul namun demikian Joko menegaskan mendukung rencana warga Bantul untuk menyampaikan aspirasi tentang Keiistimewaan Jogjakarta. "Kita mendukung rencana masyarakat Bantul untuk ke Senayan, namun demikian hal perlu diingat bagi warga Bantul jangan sampai niat mereka ditunggangi oleh kepentingan politik partai tertentu yang kita semua sudah tahu," tandas Joko Purnomo.
Sementara Bupati Bantul Idham Samawi juga menyatakan tidak bisa mendampingi warga untuk menyampaikan aspirasinya di DPR, namun demikian Pemkab Bantul sangat mendukung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Bantul untuk berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. "Rencana APDESI dan masyarakat Bantul yang berangkat ke Jakarta akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantul Sumarno," terang Idham.(gun)
BANTUL – Isu kencang pilgub nampaknya membuat sejumlah elemen pro penetapan Sultan sebagai Gubernur menjadi berang. Termasuk beberapa eleman masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul. Rencananya dalam waktu dekat ini sekitar 1500 pamong desa akan melabrak DPR RI di Gedung Senayan.
“Rombongan kami akan berangkat ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi warga Jogjakarta atas RUUK yang sampai saat ini belum ada kejelasannya,” kata Fatoni Rustam Sekretaris APDESI Bantul sekaligus pemrakarsa aksi ke Jakarta kepada wartawan, kemarin.
Acara yang tengah disiapkan itu akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai upaya penyampaian aspirasi dan upaya RUU Keistimewaan DIJ gol. Secara teknis, sekitar 1500 an pamong desa se-Bantul ini akan menggunakan armada bus dan berangkat dari Bantul. Intinya merak meminta kejelasan status daerah istimewa keisitimewaan yang saat ini belum jelas. “Ini sudah menjelang bulan Mei masa jabatan Gubernur DIJ akan berakhir pada bulan November 2008 dan status keistimewaan yang diharapkan segenap warag Jogja belum ada kejelasan. Untuk itu kita akan menyampaikan kesana (senayan-red),” tambahnya.
Pelaksanaannya, menurut Fatoni, penyampaian aspirasi warga Bantul akan dikemas sesimpatik dan sesantun mungkin dan jauh dari penyampaian aspirasi yang sehari-hari dilihat melalui layar kaca televisi. “Prinsip kita datang kesana dengan baik dan santun sebagaimana keistimewaan kita sebagai wong Jogja beretika dan berbudaya,” jelasnya.
Sementara itu H Subardi salah satu anggota DPD dari DIJ menyatakan mendukung sepenuhnya langkah APDESI Bantul menyampaikan aspirasinya ke DPR. Menurut Subardi, apapun hasilnya nanti, langkah itu wajar dan menjadi hak warga Jogja untuk menyampaikan aspirasinya. Pentolan sepak bola yang pernah membesarkan nama club PSS Slemania mengakui selama ini pemerintah pusat terkesan lambat sehingga draf RUU Keistimewaan yang ada di Depdagari belum juga dimasukkan ke DPR untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan.
Menurut Bardi, jika RUU Keistimewaan Jogjakarta versi DPD sudah beberapa tahun sudah dimasukkan ke DPR namun untuk RUU Keistimewaan Jogjakarta versi pemerintah justru belum dimasukkan. “Ini perlu desakan masyarakat agar kerja pusat lebih cepat ,” tegas Subardi.
Rencana Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Kabupaten Bantul ke gedung DPR RI Senayan ini dipastikan tidak disertai Bupati Bantul Idham Samawi dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul Joko Purnomo. Kedua pucuk pimpinan eksekutif dab legeslatif tersebut mempunyai agenda tersendiri yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam kesempatan terpisah, Joko Purnomo menyatakan dirinya tidak akan mengikuti aksi dari masyarakat Bantul namun demikian Joko menegaskan mendukung rencana warga Bantul untuk menyampaikan aspirasi tentang Keiistimewaan Jogjakarta. "Kita mendukung rencana masyarakat Bantul untuk ke Senayan, namun demikian hal perlu diingat bagi warga Bantul jangan sampai niat mereka ditunggangi oleh kepentingan politik partai tertentu yang kita semua sudah tahu," tandas Joko Purnomo.
Sementara Bupati Bantul Idham Samawi juga menyatakan tidak bisa mendampingi warga untuk menyampaikan aspirasinya di DPR, namun demikian Pemkab Bantul sangat mendukung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Bantul untuk berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. "Rencana APDESI dan masyarakat Bantul yang berangkat ke Jakarta akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantul Sumarno," terang Idham.(gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar