FKU Minta Data Ulang, PDIP Himbau Kader Tolak BLT
Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA
WONOSARI – Meskipun kerab terjadi perbedaan dan sikap politik, dua fraksi FKU dan PDIP akhirnya satu pemikiran kritis terhadap program Bantuan Langsung Tunai yang tengah dipersiapkan Pemkab Gunungkidul untuk digulirkan bagi warga miskin di Gunungkidul.
Dua kekuatan suara tersebut adalah Fraksi Kesatuan Umat yang didalamnya terdapat beberapa unsur Partai Persatuan Pembangunan (P3). "Kami sejak awal konsiten menilai program BLT itu syarat dengan program pembodohan dan membuat mental umat menjadi rapuh," kata anggota dewan yang diusung PPP Moh. Arif Darban mesikapai BLT.
Kepada Harian Jogja, Darban menilai program BLT sangat disayangkan karena justru membuat lumpuh potensi dan kegigihan yang sebenarnya dimiliki masyarakat. Selanjutnya Darban menghimbau agar pemerintah Gunungkidul bersikap untuk kepentingan lebih luas dengan mempending penyaluran BLT, sebelum ada keseriusan pemerintahuntuk melakukan pendataan yang baru.
Terkait dengan wacana menggalang koalisi tolak BLT, Darban mengaku belum berpikitr sampai kesana. "Intinya sebenarnya kami tegas menolak karena tidak program BLT tidak menuntaskan kemiskinan yang terus bertambah," imbuh Darban.
Hal senada ditegaskan anggota dewan yang diusung PKS, Ir Imam Taufik yang juga menjabat posisi Ketua FKU. Program BLT yang pernah gagal ditahun 2005 justru kembali diulang ditahun ini. "Saya menyayangkan kenapa tidak diwujudkan dalam bentuk lain seperti bantuan modal pinjaman tanpa bunga terhadap kelompok usaha kecil, padat karya atau format baru yang lebih mendidik moral bangsa," kata Taufik.
Pada kesempatan tersebut, anggota dewan dari PDIP Supriyo Hermanto tegas menyebutkan bahwa sejalan dengan Partai yang dipandegani Megawati Sukarnoputri, partainya keras melarang tolak BLT. Keputusan partai banteng moncing putih ini oleh Hermanto langsung disisialisasikan sampai jajaran bawah.
"Kami menegaskan sikap PDIP masih konsisiten untuk kepentingan yang jauh lebih besar. BLT satu-satunya program tidak memiliki komitmen kemandirian, sikap kami tetap menolak BLT. Kami menyerukan kepada jajaran kader PDIp untuk menolak BLT demi kepentingan yang jauh lebih luas dan semangat kemadirian kader PDIP," kata Manto yang juga ketua fraksi PDIP.
Ketika Harian Jogja menanyakan kemungkinan muncul koalisi tolak program BLT belum memiliki sikap sampai kesana. (end)
Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA
WONOSARI – Meskipun kerab terjadi perbedaan dan sikap politik, dua fraksi FKU dan PDIP akhirnya satu pemikiran kritis terhadap program Bantuan Langsung Tunai yang tengah dipersiapkan Pemkab Gunungkidul untuk digulirkan bagi warga miskin di Gunungkidul.
Dua kekuatan suara tersebut adalah Fraksi Kesatuan Umat yang didalamnya terdapat beberapa unsur Partai Persatuan Pembangunan (P3). "Kami sejak awal konsiten menilai program BLT itu syarat dengan program pembodohan dan membuat mental umat menjadi rapuh," kata anggota dewan yang diusung PPP Moh. Arif Darban mesikapai BLT.
Kepada Harian Jogja, Darban menilai program BLT sangat disayangkan karena justru membuat lumpuh potensi dan kegigihan yang sebenarnya dimiliki masyarakat. Selanjutnya Darban menghimbau agar pemerintah Gunungkidul bersikap untuk kepentingan lebih luas dengan mempending penyaluran BLT, sebelum ada keseriusan pemerintahuntuk melakukan pendataan yang baru.
Terkait dengan wacana menggalang koalisi tolak BLT, Darban mengaku belum berpikitr sampai kesana. "Intinya sebenarnya kami tegas menolak karena tidak program BLT tidak menuntaskan kemiskinan yang terus bertambah," imbuh Darban.
Hal senada ditegaskan anggota dewan yang diusung PKS, Ir Imam Taufik yang juga menjabat posisi Ketua FKU. Program BLT yang pernah gagal ditahun 2005 justru kembali diulang ditahun ini. "Saya menyayangkan kenapa tidak diwujudkan dalam bentuk lain seperti bantuan modal pinjaman tanpa bunga terhadap kelompok usaha kecil, padat karya atau format baru yang lebih mendidik moral bangsa," kata Taufik.
Pada kesempatan tersebut, anggota dewan dari PDIP Supriyo Hermanto tegas menyebutkan bahwa sejalan dengan Partai yang dipandegani Megawati Sukarnoputri, partainya keras melarang tolak BLT. Keputusan partai banteng moncing putih ini oleh Hermanto langsung disisialisasikan sampai jajaran bawah.
"Kami menegaskan sikap PDIP masih konsisiten untuk kepentingan yang jauh lebih besar. BLT satu-satunya program tidak memiliki komitmen kemandirian, sikap kami tetap menolak BLT. Kami menyerukan kepada jajaran kader PDIp untuk menolak BLT demi kepentingan yang jauh lebih luas dan semangat kemadirian kader PDIP," kata Manto yang juga ketua fraksi PDIP.
Ketika Harian Jogja menanyakan kemungkinan muncul koalisi tolak program BLT belum memiliki sikap sampai kesana. (end)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar