Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA
WONOSARI - Program pendidikan murah yang rencananya akan digulirkan Pemkab Gunungkidul bulan Mei ini melalui Dinas Pendidikan Gunungkidul mengalami hambatan. DPRD Gunungkidul secara tegas meminta program belum memiliki konsep yang jelas ini harus dipending sampai ada konsep yang jelas agar tidak memicu persoalan baru.
Akibatnya rencana realisasi program pendidikan murah senilai Rp 11 Milyar untuk siswa dari keluarga tidak mampu akan diberikan bulan ini terpaksa mundur.
“Kita himbau program ini tidak direalisasikan dulu karena kalau dipaksakan dikuatirkan justru akan menimbulkan masalah. Kitaminta dipending dulu agar dinas mebuat konsepnya,” Kata Ir Imam Taufik Komisi D DRPD Gunungkidul, kemarin.
Menurut Taufik, hingga kemarin Diknas belum memberikan konsep secara jelas bagaimana teknis penyaluran program pendidikan murah itu akan digelontorkan. “Kita harap pekan depan diknas sudah menyerahkan formatnya untuk kami kaji pelaksanaannya,” imbuh politisi PKS.
Lebih jauh, Taufik berharap konsep pendidikan murah yangdiharapkan segera terbit ini mengatur system pengawasan termasuk sanksi jika peruntukannya melenceng. Dengan pengawasan, menurut Taufik, pelaksanaan program pendidikan murah bisa benar-benar menyasar bagisiswa hanya yangpantas mendapatkan.
Sementara itu, Warta SIP anggota komisi D menghimbau diknas agar lebih bergegas mengejar pelaksanaan program tersebut digulirkan. Menurutnya, untuk kondisi saat ini terdapat sudah ada kelulusan otomatis akan mempengarhui data calon penerima yangberhak. “Dengan kondisi sekarang harus ada data baru. Dan akan mempengaruhi mata anggaran yang sudah ditetapkan secara keseluruhan,” kata anggota dewan dari partai banteng moncong putih ini.
Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Gunungkidul Ratno Pintoyo SSos menilai program pendidikan murah paling tidak mengaju pada tujuannya yakni membatu siswa sekolah dari latar belakang keluarga tidak mampu. “Kalau sampai data tidak valid dikuatirkan memicu persoalanbaru,” imbuh Ratno Pintoyo SSos selaku wakil ketua DPRD.
Sebelum terdapat siswa yang lulus di bulan Mei 2008 data penemrima bantuan sebanyak 43.890 siswa, jumlah penerima tingkat SMP berjumlah 21.945 dan untuk tingkat SLTA senilai 13 300. Dari jumlah penerima untuk SD akan diteimakan Rp 90 ribu per siswa per bulan, Siswa SMP dari keluarga tidak mampu digelontor Rp 180 ribu per siswa per tahun. Sedang untuk siswa SLTA senilai Rp 300 per siswa per tahun.
Hingga siang kemarin, kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul belum bisa di konfirmasi mengingat tengah berada diluar kota menjalankan tugas.
HARIAN JOGJA
WONOSARI - Program pendidikan murah yang rencananya akan digulirkan Pemkab Gunungkidul bulan Mei ini melalui Dinas Pendidikan Gunungkidul mengalami hambatan. DPRD Gunungkidul secara tegas meminta program belum memiliki konsep yang jelas ini harus dipending sampai ada konsep yang jelas agar tidak memicu persoalan baru.
Akibatnya rencana realisasi program pendidikan murah senilai Rp 11 Milyar untuk siswa dari keluarga tidak mampu akan diberikan bulan ini terpaksa mundur.
“Kita himbau program ini tidak direalisasikan dulu karena kalau dipaksakan dikuatirkan justru akan menimbulkan masalah. Kitaminta dipending dulu agar dinas mebuat konsepnya,” Kata Ir Imam Taufik Komisi D DRPD Gunungkidul, kemarin.
Menurut Taufik, hingga kemarin Diknas belum memberikan konsep secara jelas bagaimana teknis penyaluran program pendidikan murah itu akan digelontorkan. “Kita harap pekan depan diknas sudah menyerahkan formatnya untuk kami kaji pelaksanaannya,” imbuh politisi PKS.
Lebih jauh, Taufik berharap konsep pendidikan murah yangdiharapkan segera terbit ini mengatur system pengawasan termasuk sanksi jika peruntukannya melenceng. Dengan pengawasan, menurut Taufik, pelaksanaan program pendidikan murah bisa benar-benar menyasar bagisiswa hanya yangpantas mendapatkan.
Sementara itu, Warta SIP anggota komisi D menghimbau diknas agar lebih bergegas mengejar pelaksanaan program tersebut digulirkan. Menurutnya, untuk kondisi saat ini terdapat sudah ada kelulusan otomatis akan mempengarhui data calon penerima yangberhak. “Dengan kondisi sekarang harus ada data baru. Dan akan mempengaruhi mata anggaran yang sudah ditetapkan secara keseluruhan,” kata anggota dewan dari partai banteng moncong putih ini.
Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Gunungkidul Ratno Pintoyo SSos menilai program pendidikan murah paling tidak mengaju pada tujuannya yakni membatu siswa sekolah dari latar belakang keluarga tidak mampu. “Kalau sampai data tidak valid dikuatirkan memicu persoalanbaru,” imbuh Ratno Pintoyo SSos selaku wakil ketua DPRD.
Sebelum terdapat siswa yang lulus di bulan Mei 2008 data penemrima bantuan sebanyak 43.890 siswa, jumlah penerima tingkat SMP berjumlah 21.945 dan untuk tingkat SLTA senilai 13 300. Dari jumlah penerima untuk SD akan diteimakan Rp 90 ribu per siswa per bulan, Siswa SMP dari keluarga tidak mampu digelontor Rp 180 ribu per siswa per tahun. Sedang untuk siswa SLTA senilai Rp 300 per siswa per tahun.
Hingga siang kemarin, kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul belum bisa di konfirmasi mengingat tengah berada diluar kota menjalankan tugas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar