Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA
Wonosari : Banyaknya pejabat pemkab nglaju dari luar Gunungkidul mencuri perhatian kalangan dewan. Selain nglaju dinilai sebagai bentuk pemborosan, anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah dinas (rumdin) perlu dicoret.
"Kalau memang yang bersangkutan ngeyel bersikeras tidak mau menempat rumdin lebih baik pemeliharaan rumah dinas dicoret saja. Percuma mengalokasikan anggaran untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat," kata Heri Nugraha anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, ditemui Harian Jogja, kemarin.
Heri menegaskan himbauan mencoret pos anggaran pemeliharaan dan perawatan rumdin yang setiap tahun terdapat dimata anggraan dalam APBD diniali tidak bermanfaat. Kenyataannya, lanjut Heri, rumdin tidak dimanfaatkan dan pejabat dari luar daerah lebih memilih nglaju.
"Untuk itu kami minta anggaran perawatan dan pemeliharaan rumdin tahun ini harus dipending," tegas politisi Partai Golkar. Anggota Komisi D menilai apabila anggaran perawatan dan pemeliharaan justru menjadi beban daerah yang perlu segera mendapat respon.
Hal senada diungkapkan ketua Fraksi PDIP Supriyo Hermanto ditemui terpisah Harian Jogja. Supriyo mengaku kuwalahan dengan pejabat yang tidak bersedia bertempat di rumdin. Menurut Manto, pejabat nglaju tidak hanya sekedar bentuk pemborosan tapi sebagai bentuk tidak konsekuennya pejabat melaksanakan tugas dalam mendekatkan diri dengan lingkungan dan pekerjaannya.
"Selain anggaran perawatan dan pemeliharaan rumah dinas perlu dicoret mobil dinas plat merah perlu dikandangkan dan digunakan untuk kepentingan dinas," kata Manto. Pihaknya mengaku kerab mendapatkan mobil dinas plat merah yang dioperasionalkan untuk kepentingan pribadi diluar jam dinas bukan untuk kepentungan tugas kedinasan.
Untuk rumah dinas yang tidak dihuni pejabat, Manto memandang pejabat terkait perlu memberikan alasan tidak bersedianya bertempat di rumah dinas. "semua kembali pada keseriusan pejabat. Mustinya rumdin dihuni sehingga tidak perlu nglaju ditengah BBM mahal ini," tambha Manto.
Sekedar diketahui, pantauan anggota dewan terdapat rumdin yang tidak dihuni pejabat yang lebih memilih nglaju, diantaranya rumah dinas Sekda Gunungkidul, 18 rumah dinas camat Gunungkidul, dan puluhan rumdin kepala puskesmas di tingkat kecamatan meski jajaran pejabat Muspida Gunungkidul justru lebih terlihat tertib.
HARIAN JOGJA
Wonosari : Banyaknya pejabat pemkab nglaju dari luar Gunungkidul mencuri perhatian kalangan dewan. Selain nglaju dinilai sebagai bentuk pemborosan, anggaran pemeliharaan dan perawatan rumah dinas (rumdin) perlu dicoret.
"Kalau memang yang bersangkutan ngeyel bersikeras tidak mau menempat rumdin lebih baik pemeliharaan rumah dinas dicoret saja. Percuma mengalokasikan anggaran untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat," kata Heri Nugraha anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, ditemui Harian Jogja, kemarin.
Heri menegaskan himbauan mencoret pos anggaran pemeliharaan dan perawatan rumdin yang setiap tahun terdapat dimata anggraan dalam APBD diniali tidak bermanfaat. Kenyataannya, lanjut Heri, rumdin tidak dimanfaatkan dan pejabat dari luar daerah lebih memilih nglaju.
"Untuk itu kami minta anggaran perawatan dan pemeliharaan rumdin tahun ini harus dipending," tegas politisi Partai Golkar. Anggota Komisi D menilai apabila anggaran perawatan dan pemeliharaan justru menjadi beban daerah yang perlu segera mendapat respon.
Hal senada diungkapkan ketua Fraksi PDIP Supriyo Hermanto ditemui terpisah Harian Jogja. Supriyo mengaku kuwalahan dengan pejabat yang tidak bersedia bertempat di rumdin. Menurut Manto, pejabat nglaju tidak hanya sekedar bentuk pemborosan tapi sebagai bentuk tidak konsekuennya pejabat melaksanakan tugas dalam mendekatkan diri dengan lingkungan dan pekerjaannya.
"Selain anggaran perawatan dan pemeliharaan rumah dinas perlu dicoret mobil dinas plat merah perlu dikandangkan dan digunakan untuk kepentingan dinas," kata Manto. Pihaknya mengaku kerab mendapatkan mobil dinas plat merah yang dioperasionalkan untuk kepentingan pribadi diluar jam dinas bukan untuk kepentungan tugas kedinasan.
Untuk rumah dinas yang tidak dihuni pejabat, Manto memandang pejabat terkait perlu memberikan alasan tidak bersedianya bertempat di rumah dinas. "semua kembali pada keseriusan pejabat. Mustinya rumdin dihuni sehingga tidak perlu nglaju ditengah BBM mahal ini," tambha Manto.
Sekedar diketahui, pantauan anggota dewan terdapat rumdin yang tidak dihuni pejabat yang lebih memilih nglaju, diantaranya rumah dinas Sekda Gunungkidul, 18 rumah dinas camat Gunungkidul, dan puluhan rumdin kepala puskesmas di tingkat kecamatan meski jajaran pejabat Muspida Gunungkidul justru lebih terlihat tertib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar