Oleh Endro Guntoro
HARIAN JOGJA
WONOSARI – Hasil pertemuan Dinas Perhubungan Pemkab Gunungkidul dengan sejumlah elemen organisasi angkutan umum, baik angkutan desa (angdes) dan angkutan kota (angkot) siang kemarin dikantor Dishub selama dua jam belum tidak menghasilkan keputusan apapun.
Draf rencana kenaikan tarif angkutan baru yang ditawarkan Dishub untuk tariff angkot dan angdes pasca kenaikan BBM justru mengandang kekecewaan dikalangan awak angkot yang dinilai masih dirasa merugi dengan system perhitungan rumus yang digunakan Dishub untuk menentukan tariff baru yang real.
"Kami merasa kebertaan dengan rumus penghitungan dishub karena belum memberi perhatian bagi kami baiksebagai pengusaha maupun awak angkutan," kata Aji Suryo selaku wakil dari Paguyuban Angkutan Pedesaan Baran Munggi Semanu (BMW) kepda Harian Jogja, sore kemarin.
Menurut Aji, penggunaan rumus untuk dasar menentukan kenaikan tarif angdes mengancam puluhan armada tidak bias beroperasi karena nombok. Ini terlihat dari tingkat kenaikan yang masih diangap belum seimbang denga besarnya biaya operasional angkutan pedesaan.
Untuk menentukan kenaikan tariff angdes Dishub manggunakan patokan angkutan berisikan 70 persen penumpang. Padahal kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana penumpang pedesaan tidak sampai berisikan 70 persen. "Rumus itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Jadi kami masih keberatan," tambah Aji mewakil 40 awak jurusan Wonosari-Baran-Ngrancah.
Dalam rumus perhitungan dishub tersebut, kenaikan tariff baru tidak lebih dari Rp 1000. "Padahal sampai saat ini kita menaikkan tariff Rp.1000 hasilnya masih mepet," imbuh Aji yang memastikan angdes untuk beberapa jalur jurusan juag menyatakan kebertaannnya. Lebih lanjut, Aji menjelaskan kenaikan tariff baru angkot sebesar Rp 1000 untuk semua tujuan tidak membuat penumpang keberatan. "Tidak ada masalah sebenarnya. Penumpang justru lebih pengertian dengan kondisi sopir angkot dan kondisi ditengah terjepitnya biaya operasional," katanya.
Demikian yang terjadi pada angkot. Singkir salah satu pengurus Paguyuban Anguktan Kota Handayani (PAKH) kepada Harian Jogja, sore kemarin menyatakan keberatan dengan draf dishub ini.
Mewakili PAKH, Singkir mengaku kenaikan untuk tariff angkot sebenarnya sangat rumit bagi kalangan angkot. Ini tak lain arena posisi angkutan kota dalam kondisi yang dirugikan karena tariff yang memberatkan bakalmempengaruhi pasar penumpang angkot. "Kalau kita tidak hati-hati dengan menaikkan tariff angkot lebih dari Rp.3000 penumpang kami pasti lebih memilih ojeg untuk kepentingan angkutan ke kota ," kata Singkir ditemui HarJO di pangkalan angkot di Siyono, sore kemarin.
Kondisi tersebut membuat angkot harus kembali mendalami lagi kebijkan kenaikan tariff baru. "Kami akan membahas lagi dengan teman-teman atas draf dishub ini," ungkap Singkir. Selama ini, lanjut Singkir, tariff angkot sebelum kenaikan BBM yang menjadi ketapan pemerintah Rp 2000 untuk umum dan 1000 untuk pelajar tidak berjalan maksimal karena memperhatikan penumpang tetep (langganan) yang hanya memberi Rp.1500,- untuk umum.
‘Prateknya kami hanya berani menarik Rp 2000 dari tariff baru yang ditetapkan Rp.2500," keluh Singkir. Draf yang diajukan dishub untuk rencana kanaikan tariff angkot Rp 2500 untuk penumpang umum dan Rp 1500 untuk pelajar.
Sementara itu, Aditya Prasetya selaku DPD Organisasi Angkan Darat (organda) Gunungkidul menyambut baik komitmen Dishub Gunungkidul yang mengakomodir semua elemen organisasi dan paguyuban angkutan yang di Gunungkidul. Pihaknya menilai bahwa bisnis angkutan darat merupakan termasuk bisnis padat karya yang menyangkut banyak hal termasuk pemenfaatan potensi tenaga kerja local.
"Kami berharap dishub, Pemkab Gunungkidul juga DPRD Gunungkidul nantinya pihak pengusaha armada angkutan umum juga menjadi pertimbangan dalam pembahasan kenaikan tariff ini," kata Adit pengusaha Maju Lancar.
Menurut Didit, ancaman mogok angkutan dinilai tidak efektif untukitu pihkanay mengajak semua pengusaha angkutan agar membahas kenaikan tariff tanpa harus melakukan aksi mogok. Pertemuan anatara paguyuban angkutan, organda dan dishub siang keamrin belum menghasilkan hasil apapun keputusan. Rencananya akan dilanjutkan pada Kamis (29/5) mendatang.
HARIAN JOGJA
WONOSARI – Hasil pertemuan Dinas Perhubungan Pemkab Gunungkidul dengan sejumlah elemen organisasi angkutan umum, baik angkutan desa (angdes) dan angkutan kota (angkot) siang kemarin dikantor Dishub selama dua jam belum tidak menghasilkan keputusan apapun.
Draf rencana kenaikan tarif angkutan baru yang ditawarkan Dishub untuk tariff angkot dan angdes pasca kenaikan BBM justru mengandang kekecewaan dikalangan awak angkot yang dinilai masih dirasa merugi dengan system perhitungan rumus yang digunakan Dishub untuk menentukan tariff baru yang real.
"Kami merasa kebertaan dengan rumus penghitungan dishub karena belum memberi perhatian bagi kami baiksebagai pengusaha maupun awak angkutan," kata Aji Suryo selaku wakil dari Paguyuban Angkutan Pedesaan Baran Munggi Semanu (BMW) kepda Harian Jogja, sore kemarin.
Menurut Aji, penggunaan rumus untuk dasar menentukan kenaikan tarif angdes mengancam puluhan armada tidak bias beroperasi karena nombok. Ini terlihat dari tingkat kenaikan yang masih diangap belum seimbang denga besarnya biaya operasional angkutan pedesaan.
Untuk menentukan kenaikan tariff angdes Dishub manggunakan patokan angkutan berisikan 70 persen penumpang. Padahal kondisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dimana penumpang pedesaan tidak sampai berisikan 70 persen. "Rumus itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Jadi kami masih keberatan," tambah Aji mewakil 40 awak jurusan Wonosari-Baran-Ngrancah.
Dalam rumus perhitungan dishub tersebut, kenaikan tariff baru tidak lebih dari Rp 1000. "Padahal sampai saat ini kita menaikkan tariff Rp.1000 hasilnya masih mepet," imbuh Aji yang memastikan angdes untuk beberapa jalur jurusan juag menyatakan kebertaannnya. Lebih lanjut, Aji menjelaskan kenaikan tariff baru angkot sebesar Rp 1000 untuk semua tujuan tidak membuat penumpang keberatan. "Tidak ada masalah sebenarnya. Penumpang justru lebih pengertian dengan kondisi sopir angkot dan kondisi ditengah terjepitnya biaya operasional," katanya.
Demikian yang terjadi pada angkot. Singkir salah satu pengurus Paguyuban Anguktan Kota Handayani (PAKH) kepada Harian Jogja, sore kemarin menyatakan keberatan dengan draf dishub ini.
Mewakili PAKH, Singkir mengaku kenaikan untuk tariff angkot sebenarnya sangat rumit bagi kalangan angkot. Ini tak lain arena posisi angkutan kota dalam kondisi yang dirugikan karena tariff yang memberatkan bakalmempengaruhi pasar penumpang angkot. "Kalau kita tidak hati-hati dengan menaikkan tariff angkot lebih dari Rp.3000 penumpang kami pasti lebih memilih ojeg untuk kepentingan angkutan ke kota ," kata Singkir ditemui HarJO di pangkalan angkot di Siyono, sore kemarin.
Kondisi tersebut membuat angkot harus kembali mendalami lagi kebijkan kenaikan tariff baru. "Kami akan membahas lagi dengan teman-teman atas draf dishub ini," ungkap Singkir. Selama ini, lanjut Singkir, tariff angkot sebelum kenaikan BBM yang menjadi ketapan pemerintah Rp 2000 untuk umum dan 1000 untuk pelajar tidak berjalan maksimal karena memperhatikan penumpang tetep (langganan) yang hanya memberi Rp.1500,- untuk umum.
‘Prateknya kami hanya berani menarik Rp 2000 dari tariff baru yang ditetapkan Rp.2500," keluh Singkir. Draf yang diajukan dishub untuk rencana kanaikan tariff angkot Rp 2500 untuk penumpang umum dan Rp 1500 untuk pelajar.
Sementara itu, Aditya Prasetya selaku DPD Organisasi Angkan Darat (organda) Gunungkidul menyambut baik komitmen Dishub Gunungkidul yang mengakomodir semua elemen organisasi dan paguyuban angkutan yang di Gunungkidul. Pihaknya menilai bahwa bisnis angkutan darat merupakan termasuk bisnis padat karya yang menyangkut banyak hal termasuk pemenfaatan potensi tenaga kerja local.
"Kami berharap dishub, Pemkab Gunungkidul juga DPRD Gunungkidul nantinya pihak pengusaha armada angkutan umum juga menjadi pertimbangan dalam pembahasan kenaikan tariff ini," kata Adit pengusaha Maju Lancar.
Menurut Didit, ancaman mogok angkutan dinilai tidak efektif untukitu pihkanay mengajak semua pengusaha angkutan agar membahas kenaikan tariff tanpa harus melakukan aksi mogok. Pertemuan anatara paguyuban angkutan, organda dan dishub siang keamrin belum menghasilkan hasil apapun keputusan. Rencananya akan dilanjutkan pada Kamis (29/5) mendatang.
Rencana Kenaikan tarif angdes (semua jurusan)
Tawaran Dishub : Rp.179, 97 / km
Tuntutan Pengusaha dan wak Rp 250 / km
padahal saat ini dari 7000 naik 8000 penumpang tidak keeratan.
Rencana Kenaikan tarif angkot
Tarif lama : Rp. 2000 penumpang umum , Rp 1000 untuk pelajar
Tarif baru : Ro 2500 penumpang umum , Rp 1500 untuk pelajar
Pada dasarnya angkot masih keberatan, tapi tacit penupang lebih pilih ojek yang dianggap lebih murah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar