* Tahun 2006 empat kapal Bodhong, Pengadaan tahun 2007 Diulang lagi
GUNUNGKIDUL – Bantuan kapal untuk kelompok nelayan di Pantai Sadeng Gunungkidul meninggalkan masalah. Sampai saat ini total bantuan berjumlah lima unit kapal bersumber dari APBD 2006 dan 2007 diketahui tidak dilengkapi dengan surat-surat kapal alias kapal bodhong.
Sumber yang berhasil dihimpun METEOR menyatakan bantuan kapal bodhong ini bersumber dari proyek pengadaan untuk tahun anggaran 2006 yang diulang lagi ditahun anggaran 2007 dengan dimenangkan rekanan yang sama.
Proyek pengadaan kapal tahun 2006 bersumber dari mata anggaran di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Gunungkidul dengan jumlah 4 unit kapal senilai total mencapai Rp 700an juta. Tahun berikutnya, tahun 2007 dengan dikerjakan rekanan yang sama CV Bhakti Nusa Pala lagi-lagi masih dipercaya memenangkan lelang pengadaan satu kapal lagi melalui SKPD Bappeda Gunungkidul senilai Rp. 169.921.000,-. Pengadaan kapal nelayan di dua tahap melalui dua SKPD ini sama-sama tidak dilengkapi surat yang sah.
“Hingga saat ini kapal bantuan pemda ini masih meninggalkan masalah. Tercatat lima kapal bodhong dan tidak dilengkapi surat selayaknya kapal lain yang sah,” kata salah seorang nelayan Pantai Sadeng yang namanya minta tidak dikorankan ketika ditemui METEOR, sore kemarin.
Karena memang sebagai tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan surat kelengkapan kapal yang diterima, nelayan Pantai Sadeng memilih berdiam diri. “Saya juga tidak tahu, kok rekanan sampai sekarang tidak menyerahkan surat PAS (istilah surat kelengkapan kapal-red),” tambahnya.
Dikonfirmasi METEOR terkait kapal bodhong itu, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda-red) Pemkab Gunungkidul Eko Subiyantoro SH awalnya mengaku tidak menahu kabar kapal bodhong. “Saya belum menerima adanya laporan itu,” kata Eko. Namun setelah dirasa wartawan METEOR lebih dulu mencium kabar tersebut, pajabat Bappeda ini tidak menampik dan membenarkan rekanan pengadaan kapal masih bodhong tak bersurat.
Dengan cepat Kepala BAPEDDA ini mengaku sudah mencium ketidakberesan dengan proyek pengadaan kapal untuk nelayan Pantai Sadeng dan kini sudah melakukan beberapa hal untu melakukan teguran terhadap pihak rekanan. “Iya mas. Betul tapi nama rekanan yang mengerjakan saya lupa. Setahu saya dikerjakan mas Agung yang kini tengah menjalani kasus pidana di Pajangan Bantul. Saya dan rekan-rekan telah menyiapkan untuk melayangkan surat tegurannya,” sambung Eko Subiyantoro.
Pihaknya mengaku hanya mengetahui masalah pengadaan kapal nelayan yang bersumber dari pelaksanan proyek di Bappeda tahun 2007. Untuk tahun 2006, pengadaan empat kapal nelayan ada di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Ratno Pintoyo SSos menyatakan dirinya sudah mendapatkan laporan kapal bodhong bantuan eksekutif untuk masyarakat nelayan. Pihaknya mengaku tengah menyiapkan beberapa langkah untuk segera menindak lanjuti kabar tak sedap ini. “Saya berharap kabar ini tidak dipandang sepele. Dan segera ditindaklanjuti. Karena ini penting dan menyangkut pengawasan, maka saya akan bertemu Ketua DRPD Slamet SPd agar komisi terkait segera bergerak, “ tandas politisi dari PDIP.
Senada dengan hal itu, Iman Taufik anggota dewan dari Fraksi Kesatuan Umat menyatakan hal yang sama. “Saya menilai itu perlu disikapi semua pihak sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam menggunakan anggaran rakyat,” kata politisi PKS kepada METEOR.(gun)
GUNUNGKIDUL – Bantuan kapal untuk kelompok nelayan di Pantai Sadeng Gunungkidul meninggalkan masalah. Sampai saat ini total bantuan berjumlah lima unit kapal bersumber dari APBD 2006 dan 2007 diketahui tidak dilengkapi dengan surat-surat kapal alias kapal bodhong.
Sumber yang berhasil dihimpun METEOR menyatakan bantuan kapal bodhong ini bersumber dari proyek pengadaan untuk tahun anggaran 2006 yang diulang lagi ditahun anggaran 2007 dengan dimenangkan rekanan yang sama.
Proyek pengadaan kapal tahun 2006 bersumber dari mata anggaran di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Gunungkidul dengan jumlah 4 unit kapal senilai total mencapai Rp 700an juta. Tahun berikutnya, tahun 2007 dengan dikerjakan rekanan yang sama CV Bhakti Nusa Pala lagi-lagi masih dipercaya memenangkan lelang pengadaan satu kapal lagi melalui SKPD Bappeda Gunungkidul senilai Rp. 169.921.000,-. Pengadaan kapal nelayan di dua tahap melalui dua SKPD ini sama-sama tidak dilengkapi surat yang sah.
“Hingga saat ini kapal bantuan pemda ini masih meninggalkan masalah. Tercatat lima kapal bodhong dan tidak dilengkapi surat selayaknya kapal lain yang sah,” kata salah seorang nelayan Pantai Sadeng yang namanya minta tidak dikorankan ketika ditemui METEOR, sore kemarin.
Karena memang sebagai tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan surat kelengkapan kapal yang diterima, nelayan Pantai Sadeng memilih berdiam diri. “Saya juga tidak tahu, kok rekanan sampai sekarang tidak menyerahkan surat PAS (istilah surat kelengkapan kapal-red),” tambahnya.
Dikonfirmasi METEOR terkait kapal bodhong itu, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda-red) Pemkab Gunungkidul Eko Subiyantoro SH awalnya mengaku tidak menahu kabar kapal bodhong. “Saya belum menerima adanya laporan itu,” kata Eko. Namun setelah dirasa wartawan METEOR lebih dulu mencium kabar tersebut, pajabat Bappeda ini tidak menampik dan membenarkan rekanan pengadaan kapal masih bodhong tak bersurat.
Dengan cepat Kepala BAPEDDA ini mengaku sudah mencium ketidakberesan dengan proyek pengadaan kapal untuk nelayan Pantai Sadeng dan kini sudah melakukan beberapa hal untu melakukan teguran terhadap pihak rekanan. “Iya mas. Betul tapi nama rekanan yang mengerjakan saya lupa. Setahu saya dikerjakan mas Agung yang kini tengah menjalani kasus pidana di Pajangan Bantul. Saya dan rekan-rekan telah menyiapkan untuk melayangkan surat tegurannya,” sambung Eko Subiyantoro.
Pihaknya mengaku hanya mengetahui masalah pengadaan kapal nelayan yang bersumber dari pelaksanan proyek di Bappeda tahun 2007. Untuk tahun 2006, pengadaan empat kapal nelayan ada di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Ratno Pintoyo SSos menyatakan dirinya sudah mendapatkan laporan kapal bodhong bantuan eksekutif untuk masyarakat nelayan. Pihaknya mengaku tengah menyiapkan beberapa langkah untuk segera menindak lanjuti kabar tak sedap ini. “Saya berharap kabar ini tidak dipandang sepele. Dan segera ditindaklanjuti. Karena ini penting dan menyangkut pengawasan, maka saya akan bertemu Ketua DRPD Slamet SPd agar komisi terkait segera bergerak, “ tandas politisi dari PDIP.
Senada dengan hal itu, Iman Taufik anggota dewan dari Fraksi Kesatuan Umat menyatakan hal yang sama. “Saya menilai itu perlu disikapi semua pihak sebagai bentuk tanggungjawab moral dalam menggunakan anggaran rakyat,” kata politisi PKS kepada METEOR.(gun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar