Hari Ini, Dewan Sidak Kapal Handayani

Dewan Yakin Ada Konspirasi Antara Dinas dan Rekanan

GUNUNGKIDUL – Lima unit kapal pengadaan Pemkab Gunungkidul yang tidak bersurat untuk bantuan kelompok nelayan Pantai Sadeng yang diketahui tidak bersurat membuat kalangan anggota dewan berang. Akibat lemahnya pengawasan dalam proyek ini dewan menilai ada suatu konspirasi dibalik proyek pengadaan kapal baik di Dinas Pertanian dan Perikanan maupun di Bappeda Gunungkidul. Rencananya, hari ini dewan akan menggelar sidak ke Pantai Sadeng untuk mengetahui secara langsung kapal yang disebut-sebut tidak bersurat itu.

“Saya yakin disini semacam konspirasi antara pihak rekanan dan dua dinas yang memiliki program pengadaan kapal. Karena hakekatnya tim penerima barang harus cek and rIcek terlebih dulu sebelum memutuskan menerima kapal,” wakil Ketua DPRD Gunungkidul Ratno Pintoyo, Rabu (7/5) siang kemarin.

Ratno menilai kemelut lima Kapal Handayani ini harus segera disikapi dengan serius. Jika memang kapal bodhong alias tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi ini menjadi bukti lemahnya pengawasan setiap SKPD setiap melaksanakan proyek. “Pengawasan ketat baik kualitas barang sekaligus kelengkapan suratnya itu penting karena menyangkut absah tidaknya yang akan menjadi aset kekayaan daerah. Bukan malah nyremimih setiap menghadapi tawaran konspirasi dengan rekanan,” ketus politisi PDIP ini.

Menanggapi hal itu, ketua DPRD Slamet SPd mengaku sudah membahas hal kapal Handayani itu dengan teman-teman di jajaran komisi B. Dalam waktu dekat ini Slamet akan memimpin langsung sidak ke Pantai Sadeng untuk mengetahui kondisi secara langsung.

“Besok (siang hari ini-red) rencananya akan kita gelar sidak ke Pantai Sadeng. Hari ini tidak bisa karena acara padat,” kata Slamet. Menurutnya, sidak kapal pemkab di Pantai Sadeng secepatnya akan dilakukan mumpung kapal bermasalah ini tengah libur melaut karena gelombang di Pantai Sadeng tinggi. “Mumpung kapalnya tidak melaut sidak harus secepatnya. Jangan sampai kita kecolongan,” kata Slamet.

Lain halnya sikap Fraksi Kesatuan Umat melalui Ir Iman Taufik menyatakan kasus kapal Handayani harus diusut tuntas hingga bisa diketahui apakah kesengajaan pihak rekanan atau ada indikaksi konspirasi dengan SKPD terkait. Politisi PKS ini berpendapat bukan sekedar bodongnya surat kelengkapan saja yang diusut termasuk kualitas barang dan standarisasi harga barangnya perlu diusut. “Jangan-jangan ada markup harga disitu,” lanjut Imam Taufik.

Hingga siang kemarin baik dua dinas selaku pihak yang memiliki proyek pengadaan kapal ini belum bisa dikonfiormasi. Sejak pagi, Ir Dwinggo Nirwanto dulu selaku kepala kantor Pertanian dan Perikanan yang kini menjabat kepala Kantor Pertanian Tanman Pangan dan Holtikultura tidak berada di kantor. Keterangan dari stafnya, kepala Dinas tenagh melakukan kunjungan ke Mertelu Gedangsari hingga sore hari. Sedangkan Kepala Bappeda Eko Subiyantoro SH dan beberapa staf di Jakarta tengah menjalankan tugas melalui ponselnya menyatakan akan segera melayangkan surat teguran pihak rekanan “Nama rekanannya saya lupa saya saat ini sedang di Jakarta. Tapi masalah itu menjadi bahan evaluasi kami,” kata Eko.

Sekedar mengingatkan, pengadaan lima unit kapal penangkap ikan untuk bantuan nelayan pantai Sadeng ini diketahui tidak memiliki kelengkapan surat, Kapal bodong merupakan proyek pengadaan di dua dinas terpisah yakni Dinas Pertanian dan Perikanan ditahun 2006 dengan spesifikasi lelang pengadaan barang empatunit kapal senilai Rp 700an juta dan 1 unit kapal senilai Rp 169.921.000,- tahun 2007 melalui Kantor Bapeda. Kedua proyek pengadaan kapal ini jatuh ditangan pengusaha bernama Nusantara Agung yang kini menjalani pidana di rutan Pajangan Bantul dalam kasus narkoba. (gun)