Jumlah Penerima BLT Masih Mentah
WONOSARI – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang segera digelontorkan pemerintah dengan masih menggunakan data penerima BLT tahun 2005 nampaknya memberi sinyal konflik dikalangan masyarakat tingkat bawah.
Kalangan kepala desa se Wonosari mulai ancang-ancang untuk menyikapkan kemungkinan menghadapi protes warga yang namanya lolos dari pata penerima BLT tahun 2008 ini.
"Kami sudah duduk satu meja dengan teman-teman lurah se Wonosari dan memiliki sikap untuk menolak dijadikan bember dari program BLT," kata Bambang Setyawan lurah Kepek mewakili lurah se kecamatan Wonosari kepada Harian Jogja, siang kemarin.
Menurut Bambang, keputusan menolak dijadikan bember pemerintah da;lam penyaluran BLT ini karena beberapa pengalaman mencatat di tahun 2005 tidak sedikit lurah dan perangkat desa menjadi korban. "Kita selalu saja menjadi korban dari kebijakan yang sebelumnya kita tahu apa –apa dalam penyaluran BLT. Mengatasi kemungkinan itu Pemkab Gunungkidul garus bersikap," imbuh Bambang.
Untuk itulah, Bambang mewakili 15 Kades di Wonosari menghimbau agar sosialisasi sejak dini dilakukan Pemkab Gunungkidul. Tuntutan tersebut untuk menghilangkan tuduhan lurah dituding kerab berkuasa menentukan penerima BLT.
Hal senada Bambang, Kasdi Siswopranoto selaku lurah Karangrejek Wonosari ditemui Harian Jogja spre kemarin mengakui keberadaan Kades dalam Program BLT menjadi selalu menjadi kambing hitam dan sasaran ketidakpuasan warga. "Kami harap untuk saat ini pemerintah yang langsung menangani BLT ini. Kami dan teman-teman lurah lain tidakmau jadi sasaran ketidakpuasan dan dianggap bermain dalam penyalurannya. Kami minta bukan lurah yangharus berhadapan dengan warag yang nanti akan protes tapi pemkab Gunungkidul," tegas Kasdi.
Lebih lanjut Kasdi menilai program BLT yang dipaksakan pemertintah ditahun ini menjadi program yang tidak mendidik masyarakat mandiri. Program tersebut, menurut Kasdi hanya memberi pelajaran malas bagi rakyat. "Harusnya masyarakat malu dikatakan hidup miskin, namun setelah ada program ini semua berlomba-lomba menjadi orang miskin," tandas lurah yang menilai program BLT lebih bermanfaat diweujudkan dalam bentuk padat karya atau program lain seperti penguatan modal bergulir dengan bunga terjangkau.
Kesiapan menyambut BLT tahun 2008 ini sudah cukup terlihat di Kantor Pos Gunungkidul sebagai pihak yang ditugaskan sebagaipenyalur langsung. Kepala Kantor Pos Gunungkidul Yulius Drajat Triyuliato SE mengaku terus melakukan langkah koordinasi dengan Pemkab Gunungkidul untukmenghadapi persiapan-persipana teknis penyeluran BLT.
"Sampai sekaramng kamai terus melakukan koordinasi terkait persiapan BLT," kata Drajat ditemui Hakrian Jogja.
Namun demikian data ditangan Kantor Pos Gunungkidul terdapat selisih sekitar 345 penerima dari data BPS Gunungkidul penerima BLT tahun 2005 sebanyak 95 722 Rumah Tangga Miskin di Gunungkidul. Data yang kini sudah ditangan Kantor Pos Gunungkidul dari Permkab Gunungkidul hanya 95 374 rumah tangga miskin di 18 Kecamatan di Gunungkidul. "Bukan kapasitas dan kewenangan saya untuk menyikapai perbedataan data tersebut karena kami hanay pihak yang melaksanakan kebijakan penerima finalnya," tambah pejabat asal Gombong.
WONOSARI – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang segera digelontorkan pemerintah dengan masih menggunakan data penerima BLT tahun 2005 nampaknya memberi sinyal konflik dikalangan masyarakat tingkat bawah.
Kalangan kepala desa se Wonosari mulai ancang-ancang untuk menyikapkan kemungkinan menghadapi protes warga yang namanya lolos dari pata penerima BLT tahun 2008 ini.
"Kami sudah duduk satu meja dengan teman-teman lurah se Wonosari dan memiliki sikap untuk menolak dijadikan bember dari program BLT," kata Bambang Setyawan lurah Kepek mewakili lurah se kecamatan Wonosari kepada Harian Jogja, siang kemarin.
Menurut Bambang, keputusan menolak dijadikan bember pemerintah da;lam penyaluran BLT ini karena beberapa pengalaman mencatat di tahun 2005 tidak sedikit lurah dan perangkat desa menjadi korban. "Kita selalu saja menjadi korban dari kebijakan yang sebelumnya kita tahu apa –apa dalam penyaluran BLT. Mengatasi kemungkinan itu Pemkab Gunungkidul garus bersikap," imbuh Bambang.
Untuk itulah, Bambang mewakili 15 Kades di Wonosari menghimbau agar sosialisasi sejak dini dilakukan Pemkab Gunungkidul. Tuntutan tersebut untuk menghilangkan tuduhan lurah dituding kerab berkuasa menentukan penerima BLT.
Hal senada Bambang, Kasdi Siswopranoto selaku lurah Karangrejek Wonosari ditemui Harian Jogja spre kemarin mengakui keberadaan Kades dalam Program BLT menjadi selalu menjadi kambing hitam dan sasaran ketidakpuasan warga. "Kami harap untuk saat ini pemerintah yang langsung menangani BLT ini. Kami dan teman-teman lurah lain tidakmau jadi sasaran ketidakpuasan dan dianggap bermain dalam penyalurannya. Kami minta bukan lurah yangharus berhadapan dengan warag yang nanti akan protes tapi pemkab Gunungkidul," tegas Kasdi.
Lebih lanjut Kasdi menilai program BLT yang dipaksakan pemertintah ditahun ini menjadi program yang tidak mendidik masyarakat mandiri. Program tersebut, menurut Kasdi hanya memberi pelajaran malas bagi rakyat. "Harusnya masyarakat malu dikatakan hidup miskin, namun setelah ada program ini semua berlomba-lomba menjadi orang miskin," tandas lurah yang menilai program BLT lebih bermanfaat diweujudkan dalam bentuk padat karya atau program lain seperti penguatan modal bergulir dengan bunga terjangkau.
Kesiapan menyambut BLT tahun 2008 ini sudah cukup terlihat di Kantor Pos Gunungkidul sebagai pihak yang ditugaskan sebagaipenyalur langsung. Kepala Kantor Pos Gunungkidul Yulius Drajat Triyuliato SE mengaku terus melakukan langkah koordinasi dengan Pemkab Gunungkidul untukmenghadapi persiapan-persipana teknis penyeluran BLT.
"Sampai sekaramng kamai terus melakukan koordinasi terkait persiapan BLT," kata Drajat ditemui Hakrian Jogja.
Namun demikian data ditangan Kantor Pos Gunungkidul terdapat selisih sekitar 345 penerima dari data BPS Gunungkidul penerima BLT tahun 2005 sebanyak 95 722 Rumah Tangga Miskin di Gunungkidul. Data yang kini sudah ditangan Kantor Pos Gunungkidul dari Permkab Gunungkidul hanya 95 374 rumah tangga miskin di 18 Kecamatan di Gunungkidul. "Bukan kapasitas dan kewenangan saya untuk menyikapai perbedataan data tersebut karena kami hanay pihak yang melaksanakan kebijakan penerima finalnya," tambah pejabat asal Gombong.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar