Tipikor Minta BPKP Audit Kerugian Negera

Terkait Dugaan Markup Harga Tanah Pengadaan Pengganti Tanah Kas Desa Kepek Saptosari

GUNUNGKIDUL – Dugaan markup harga pengadaan tanah untuk pengganti kas desa Kepek Saptosari memasuki babak baru. Setelah menetapkan dua perangkat desa Kepek Mulyakno dan Ngajiman dan mengamankan sejumlah dokumen sebagai barang bukti, BPKP Jogjakartadiminta melakukan audit atas dugaan kerugian yang ditimbulkan. Surat pengajuan permohonan audit dan dilengkapi dengan lampiran resume proses penyidikan sudah dikirim melalui Polda DIJ, Rabu (29/4) kemarin.
Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reskrim Polres Gunungkidul Aiptu S Widiantoro menyatakan permintaan BPKP Jogjakartauntuk melakukan audit kerugian negera ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Penyidik Polres Gunungkidul mengajukan melalui Polda DIJ yang selanjutnya akan ditindaklanjuti Polda DIJ ke BPKP Jogakarta.
“Hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan termasuk hasil pemeriksaan tipikor terhadap tersangka dan keterangan saksi sudah kita kirim ke Polda DIJ untuk keperluan pengajuan audit BPKP,” kata Aiptu S Widiantoro kepada koran ini, Kamis (30/4) kemarin.
Menurut Widiantoro, dengan permohonan audit dikirim, Tipikor Satuan Reskrim Polres Gunungkidul kini menunggu tindaklanjut dari Polda DIJ dengan persiapan kemungkinan kuat akan dilibatkan dalam gelar perkara BPKP sebelum dilakukan melakukan pemeriksaan.
Kapolres Gunungkidul AKBP Drs Suswato Joko Lelono didampingi Kasat Reskrim AKP Mugiman menjelaskan mengajukan pemeriksaan audit melalui Polda DIJ sebagaimana mekaisme dan prosedur yang berlaku. “Permintaan pemeriksaan BPKP ini diajukan untuk mengetahui dugaan kerugian yang ditimbulkan,” kata kapolres.
Lebih lanjut Kasat Reskrim menambahkan, secara teknis pengajuan sudah dikirim Selasa (29/4) kemarin. Pengajuan pemeriksaan audit BPKP inipenting dilakukan untuk mengetahui jumlah kerugian. “Berkas pengajuan pemeriksaan dengan lampiran terdiri dari laporan proses penyelidikan, penyidikan tersangka, keterangan pemeriksaan saksi dan barang bukti yang diamankan tersangka selanjutkan akan dikirim ke BPKP oleh DirReskrim Polda DIJ,” tambah AKP Mugiman.
Sementara itu dua perangkat desa Kepek, Mulyakno yang memangku jabatan kepala desa dan Ngajiman selaku Kaur Pemerintahan keduanya berstatus tersangka dalam dugaan markup pengadaan tanah pengganti kas desa kepek kecamatan Saptosari masih terus dikenakan wajib lapor untuk Senin dan Kamis.
Masih terkait kasus yang disebut-sebut, , Komisi A DPRD Gunungkidul beberapa waktu kemarin memanggil sejumlah pejabat eksekutif terkait guna melakukan klarifikasi. Namun dari sejumlah pejabat yang dipanggil ke gedung dewan, hanya satu staf yang hadir Zakaria staf Kabag Pemdes yang mengaku mewakili pimpinannya, Sarjono SSos. Didepan anggota dewan ini, Zakaria menampik pengakuan dua tersangka yang sempat menyebut sejumlah nama pejabat pemkab Gunungkidul menerima hasil markup yang dilakukan. “Saya sudah lacak kabar itu. Namun Zakaria menampik pengakuan tersangka,” kata Marsobroto anggoat komisi A dari fraksi PDIP.
Senada dengan hal itu, Abdulrohhim anggota komisi A dari Fraksi Kesatuan Umat mengaku kecewa dengan panggilan terhadap pejabat eksekutif yang hanya diwakilkan beberapa stafnya. “Saya sepenuhnya menyerahkan masalah proses hokum yang sedang berjalan. Polisi tidak perlu ewuh pekewuh menuntaskan kasus itu termasuk dugaan aliran hasil markup ke sejumlah pejabat eksekutif,” kata politisi muda dari PBB ini. (gun)

SEMARAK – Pawai Kirab Marchingband Pelajar Se-Gunungkidul menampilkan sedikitnya 50 group marchingband tingkat TK hingga SLTA tampil dalam rangka peringatan Hardiknas, siang hingga Sore kemarin. Sayang jarak tempuh yang ditentukan panitia dirasakan anak-anak terlalu jauh saat panas matahari menyengat dan membakar kulit. Tidak sedikit peserta dibuat klimpungan dan memilih bolos setelah melintas memberikan penghormatan di Pangung Penghormatan Pejabat berada di Taman Parkir Jl.Katamso Wonosari dan dihadiri Wakil Bupati Hj Badingah SSos, jajaran Muspida Gunungkidul dan pejabat Diknas Gunungkidul. (foto EndroGuntoro)

Entaskan Kemiskinan Telan Rp 10 M

BANTUL – Untuk mengentaskan kemiskinan yang melilit warga Bantul Pemkab Bantul akanmengucurkan anggaran senilai Rp 10 milyar. Programyang dikucurkan melalui Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga dengan nama program Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM).
Anggaran senilai Rp 10 Milyar ini akan digulirkan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama diperuntukkan bagi 4000 kk miskin atau untuk 385 kelompok dengan anggaran mencapai Rp 4 milyar. Tahap kedua digulirkan dana Rp 4 milyar kembali untuk 4000 kepala keluarga miskin dan tahap akhir untuk 2000 kk miskin.
“Setiap kepala keluarga miskin mendapatkan bantuan modal pinjaman kerja mencapai sekitar Rp 1 juta,” kata Sulistiyono Kepala Bidang keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Pemkab Bantul, Rabu (30/4).
Menurut Sulistyo, pengelolaan anggaran ini bisa secara sendirian maupun dalam bentuk kelompok yang jumlah Rp 1 juta akan dituntukan sesuai dengan jumlah kelompok.
Secara khusus modal kerja ini akan diberikan bagi usaha kecil sepert produk makanan kerajinan makanan seperti pembuatan kue, dagangan gorengan dan juga indutri rumah tangga. “Dari 67 ribu lebih kk miskin di Kabupaten Bantul yang masuk kategori produktif mencapai 35% atau dalam kisaran 22 ribu kk miskin, sedangkan 60% nya perlu ada pelatihan dan 5% adalah kk miskin yang tidak bisa dikembangkan sama sekali karena keterbatasan usia seperti para lansia,” imbuh Sulistyo.
Jika usaha yang dilakukan kk miskin baik, menurut Sulis, secara kelompok maupun pribadi berhasil dan bisa mengembalikan modal yang diberikan maka Pemkab Bantul akan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank tanpa ada anggunan.
Penerima bantuan selanjutnya mendapatkan pengembalian modal pinjaman yang diperoleh dari BKK sebesar 50% dari modal yang mereka pinjam. “Kita akan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan tanpa adanya jaminan, dan jaminannya bisa bersifat tanggung renteng (ditanggung bersama-sama). Bahkan jika 1 kelompok ada 10 anggota maka mereka bisa mendapatkan pinjaman modal hingga Rp 50 juta,” terang Sulis lagi. (gun).

Nelayan Pantai Sadeng Kesepian

Tangkapan Sulit Harga Ikan Naik
GUNUNGKIDUL - Sejak memasuki musim pancaroba nelayan Gunungkidul mengalami kesepian. Hasil tangkapan ikan nelayan Pantai Sadeng, Kecamatan Girisubo Gunungkidul menurun drastis. Hasil tangkapan ikan pada kondisi normal yang biasanya mencapai 3 ton menurun menjadi 4 kuintal.
Nelayan Pantai Sadeng, Lamin, mengatakan, menurunnya hasil tangkapan ikan memicu harga ikan di Pantai Sadeng menjadi mahal. Semua jenis ikan tangkapan naik.
Ikan tuna besar yang sebelumnya Rp 18 ribu naik menjadi Rp 20 ribu, ikan tuna kecil yang biasanya Rp 7.500 naik menjadi Rp 11 ribu, ikan cakalan yang sebelumnya Rp 6.000 ribu naik menjadi Rp 9.000, ikan lemadang dan ikan keting yang semula Rp 5000 naik menjadi Rp 7.000, dan ikan tengiri yang sebelumnya Rp 6.500 naik menjadi Rp 7.000.
“Saat ini hasil tangkapan ikan di Pantai Sadeng sedang menurun drastis. Penurunan hasil tangkapan kita rasakan sudah terjadi empat bulan terakhir. Penurunan hasil tangkapan ini biasa terjadi pada musim pancaroba," kata Lamin seorang nelayan Pantai Sadeng kepada METEOR, siang kemarin.
Lamin mengungkapkan, nelayan Pantai Sadeng saat ini mengalami banyak kendala dalam beraktifitas. Selain kendala angin dan arus yang kencang, nelayan juga mengalami kendala kekurangan alat penangkap ikan. Selain itu nelayan setempat kesulitan untuk memantau perkembangan harga ikan di daerah lain karena kesulitan komunikasi. Maklum, di daerah tersebut tidak terjangkau telepon rumah maupun jaringan telepon seluler.
Hal yang sama dikatakan nelayan lainnya, Sartan. Diungkapan, hasil tangkapan ikan nelayan diperkirakan akan kembali normal pada bulan Agustus hingga Desember mendatang.
“Hasil tangkapan ikan nelayan sudah terasa sejak Januari lalu. Nanti kalau pada saat panen ikan sekitar bulan Agustus mendatang diharapkan hasil tangkapan ikan kembali normal,” katanya. (gun).

Kemelut Internal Partai Golkar Makin Meruncing

Slamet SPd ; Desakan Musdalub Kubu Agung Jagal Cs, Lucu !!

GUNUNGKIDUL - Desakan pengurus wilayah tingkat kecamatan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang diprakarsai koordinator Agung Nugraha untuk mendesak jajaran pengurus DPD Partai Golkar untuk segera merombak kepengurusan AMPG Gunungkidul mendapat respon ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul, Slamet SPd. Slamet SPd menilai desakan Agung Cs ini lucu dan sikap yang tidak tahu mekanisme intern DPD Partai Golkar dalam AD/ART.
"Desakan Agung Cs ini lucu. Semua harus dipahami mekanismenya dulu tidak waton bongkar pengurus seenaknya begitu," kata Slamet menanggapi pemberitaan kepada harian METEOR, siang kemarin.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar, semua kebijakan itu harus didasari dengan mekanisme dan aturan yang sudah ada. Sehingga bongkar pasang yang dituntutkan pengurus korwil AMPG tingkat kecamatan pengurus pun tidak bisa semata-mata mudah dilakukan. Desakan untuk digelar Musdalub yang dituntutkan itu dianggap Slamet sebagai kektidaktahuan mekanisme yang ada.

Lebih jauh lagi Slamet menjelaskan saat ini posisi AMPG sebagai organisasi yang militant dan bukan organisasi yang sekedar mudah dipocok. Posisi AMPG dalam Partai Golkar, menurut Slamet, sebagai sayap partai mengacu hasil amandemen AD/ART di Bali beberapa waktu lalu. "Sehingga tuntutan untuk menggelar Musdalub (musyawarah daerah luar biasa) itu justru diluar mekanisme dan prosedur yang ada. Jika Musdalub digelar maka nyalahi pakem ditubuh partai besar bernama Partai Golkar ," jelas Slamet.

Mekanisme yang menjadi dasar dasar aturan main, dijelaskan Slamet bahwa jabatan Ketua AMPG otomatis menjabat wakil ketua DPD Partai Golkar sehingga tidak bisa sembarangan dibongkarpasang. Mekanisme yang benar, menurut Slamet dengan jalan menggelar Pleno lebih dulu yang melibatkan AMPG, KPPD dan DPD. Di forum yang bernama Pleno itu masih akan dikaji lagi pengunduran diri diterima atau tidak.

Jika alasan desakan bongkar pasang pengurus AMPG sebagimana desakan kubu Agung Cs ini benar hanya lantaran dinilai kerja AMPG vakum, hal itu bakal menjadi bahan evaluasi jajaran pengurus DPD terhadap AMPG Gunungkidul untuk lebih baik.

Slamet menampik jika dianggap tidak mengakomidir dua kali surat desakan yang dilayangkan Agung Nugraha untuk mengganti kepengurusan AMPG Gunungkidul. Slamet mengakui sejak menerima surat desakan itu, masih mencari format baru menyikapi apa yang tengah terjadi terjadi di partainya. Ketua DPD Partai Golkar yang mulus menuju kursi ketua DPRD Gunungkidul menggantikan H.Wagiran ini juga tidak menampik telah menerima surat pengunduran diri ketua AMPG Gunungkidul Eko Nur Wahyudi.

Namun demikian Slamet masih akan meninjau banyak sudut pandang soal sikap pengunduran diri Eko Nur Wahyudi untuk tidak otomatis diterima jajaran pengurus DPD Partai Golkar . Jajaran pengurus DPD masih akan mendalami lebih jauh sikap politik tersebut. "Jajaran pengurus akan croscek lagi soal surat pengunduran diri itu. Untuk memastikan lagi apakah itu sikapnya atau sekedar dampak adanya desakan dan paksaan pihak lain," lanjut Slamet. (gun)

Kubu Agung Cs Punya 'Senjata Pamungkas'

Semetara itu meski desakan Agung Nugraha Cs yang mendesak digelar musdalub untuk mencopot pengurus AMPG yang Vakum sebagai dagelan dan ketidaktahuan mekanisme di internal DPD Partai Golkar Gunungkidul, bukan berarti sikap politik bodyguard Gandung Pardiman ini tamat.

Kubu Agung Nugraha yang yang juga selaku korwil AMPG Ponjong dan mengklaim kantongi dukungan korwil AMPG di 14 kecamatan di Gunungkidul ini tidak perlu kecil hati. Ini karena Agung Nugraha selaku ketua AMPG korwil Ponjong sudah mendapatkan salinan foto copy peryataan pengunduran diri ketua AMPG Gunungkidul yang diyakini bakal menjadi senjata pamungkas.

Selain surat pernyataan pengunduran diri ketua AMPG Eko Nur Wahyudi dinilai sebagai senjata pamungkas kubu Agung Nugraha. Surat untuk ketua DPD ini sekaligus dianggap sebagai bukti kuat pengunduran diri ketua AMPG layak digantikan kader lain yang lebih memiliki semangat membesarkan Partai Golkar melalui apapun namanya, baik musdalub ataupun pleno.

Salinan pernyaaan pengunduran diri itu kini disimpan Agung Nugraha dan juga ditangan beberapa oengurus AMPG korwil kecamatan. ‘Surat pengunduran ini sudah ditangan Agung," kata Wied Oim salah satu pengurus AMPG Korwil Wonosari yang tegas memutuskan Pro Musdalup atau Pro Pleno kepada METEOR.

Melihat ada kubu Agung nampak kuat ini, rupanya jajaran pengurus DPD Partai Golkar Gunungkidul keder juga. Disela wawancara dengan Koran ini Slamet sudah memiliki rencana agenda khusus untuk segera menggelar Pleno. Pihkanya sudah mengagendakan digelar Pleno selambat-lambatnya dua pekan mendatang setelah reses DPRD. "Pleno sudah kita agendakan tidak lebih dari sepekan mendatang. Sekitar setelah reses dewan dan tugas dari DPW selesai," kata Slamet yang kini tengah melaksanakan tugas DPW Partai Golkar DIJ untuk sosialisasi Gerakan Bertanya Rakyat terkait RUU Keistimewaan DIJ. (gun).

Pasaran Sepi, Makelar Motor Minum Racun

GUNUNGKIDUL – Tragis betul nasib Slamet Raharjo (47) warga Dengok Kecamatan Playen Gunungkidul. Makelar sepeda motor ini ditemukan sudah dalam keadaan tewas setelah menengak minuman keras yang dicampur dengan racun. Kejadian menghentakkan warga ini terjadi, Senin (28/4) pagi kemarin. Diduga korban memutuskan bunuh diri lantaran usaha makelar motor yang nyaris bangkrut.

Sumber METEOR dilokasi kejadian menyebutkan bapak 1 anak selama ini wiraswasta mendirikan show room sepeda motor. “Beberapa tahun lalu sempat sukses, namun akhir-akhir ini mengaku kerab tombok. Usahanya nyaris bangkrut,” kata warga mengaku bernama Supriyanto kepada METEOR, kemarin.

Korban ditemukan terkapar di pekarangan rumahnya, pagi hari oleh kelaurga korban. Kondisinya pun sudah tewas. Lebih mengenaskan lagi, dari mulut korban ditemukan cairan diduga apotas untuk mengakhiri hidupnya.

Warga yang langsung tersentak setelah mendengar kabara tersebut langsung melaporkan kajadian ke Mapolsek setempat. Hasilnya betul. Petugas Polsek Playen dan Unit Identifikasi Polres Gunungkidul yang menggandeng tim medis memastikan korban tewas karena menenggak cairan racun.

Hal itu diperkuat dengan ditemukannya sisa cairan oplosan miras dan racun tak jauh dari korban terkapar. “Ini juga diperkuat dengan mulut korban mengeluarkan busa,” kata petugas Identifikasi kepada METEOR. Karena tidak ada tanda penganiyaan yang ganjil, jenasah korban langsung diserahkan pihka keluarga yang langsung dimakamkan siang harinya.

Kapolres Gunungkidul AKBP Drs Suswanto Joko Lelono ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihanya telah mendapatkan beberapa barang bukti kuat dugaan bunuh diri yang dilakukan korban. Beberapa banrang bukti termasuk sisa cairan oplosan ini kini sudah diamankan di Polres Gunungkidul. (gun)

Giliran Mantan Sekretaris KPUD Dipanggil Kejari

GUNUNGKIDUL – Setelah sekretaris KPUD Gunungkidul Drs Bambang Sukemi dan Sugito selaku bendahara KPUD, giliran mantan Sekretaris KPUD Samin Fauzi Senin (28/4) penuhi panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan. Samin Fauzi mendatangi kantor kejaksaan negeri Wonosari di jln.Mgr Sugiyoptanoto langsung menghadap Kasi Datum Kejari Wonosari, Iswahyudi SH, kemarin.

Mantan Sekretaris KPUD Gunungkidul yang kini menjabat sebagai Kabag Kesra Sekretariat Daerah Gunungkidul ini datang seorang diri dengan mobil dinas sekitar pukul 08.00 WIB dan langsung diterima di ruang Kapala Seksi Datum Kejaksaan secara tertutup.

“Saya rasa anda sebagai wartawan METEOR yang kerab meliput beritanya sudah tahu kenapa saya datang kekejaksaan hari ini. Anda kan juga sudah membloup dalam pemberitaan kan?” kata Samin Fauzi kepada METEOR usai menghadiri panggilan. Pernyataan Samin Fauzi mengakui harian METEOR satu-satunya koran yang sejak awal mengupas kemelut KPUD Gunungkidul ini hingga beberapa pihak terkait, termasuk dirinya turut dimintai keterangan kejari.

Pemanggilan Kejari terhadap Samin Fauzi kali ini terbilang lebih cepat dari sebelumnya pemanggilan terhadap Sekretaris KPUD Bambang Sukemi dan Bendahara Sugito. Samin mengaku hanya diperiksa sekitar satu jam dan kembali ke kantornya setelah sementara keterangan yang diberikan dianggap cukup. Saat dimintai keterangan kejaksaan, Samin hanya dimintai untuk menjelaskan KPUD baik secara struktur jabatan dan prinsip tugas pejabatnya. “ya hanya tugas dan kewenangan jabatan dan secara strukturisasi KPUD saja. Belum menyangkut hal-hal yang krusial,” jelas Samin.

Apa pertanyaan petugas yang paling spesifik? “Jangan tanyakan itu ke saya. Lebih baik anda tanya saja ke Jaksa yang mungkin lebih tahu maksud pemanggilan saya ke kejaksaan. Saya kan sudah tidak di KPUD lagi,” kilah mantan wartawan Bernas yang enggan menjawab lebih jauh upaya konfirmasi METEOR.

Namun Samin yang tinggal di Jl.Tentara Pelajar tepatnya di dusun Tegalmulyo kelurahan Kepek Wonosari ini mengakui pemanggilan kejaksaan terhadap dirinya terkait surat aduan yang diterima Kejari Wonosari yang melaporkan penyelewengan di tubuh KPUD Gunungkidul terkait pengadaan surat suara. Apakah surat suara dalam pemilu legislatif atau pilkada? “Anda pasti sudah lebih tahu, pengadaan surat suara pilkada. Ah, jangan nanya ke saya terus. Sama pak Jaksa saja,” imbuh Samin Fauzi yang menolak saat METEOR handakmengambil gambarnya.

Terkait hal itu, pihak Kejaksaan Negeri Wonosari belum ada yang bersedia diklarifikasi. Kepala Kejaksaan Wonosari Endro Wasistomo MHum juga tak kunjung memberikan jawaban atas permohonan ijin dari koran ini untuk melakukan reportase dan wawancara. Demikian pula dengan Suharto SH selaku Kasi Intel Kejari nampak menunjukkan sikap tidak seperti biasanya. HP bernomor Simpati yang awalnya bisa hubungi METEOR seketika langsung dicekik dan tidak aktif lagi.

Sekedar mengingatkan, secara berturut-turut sejumlah orang penting di institusi penyelenggara pemilu ini penuhi panggilan kejaksaan setelah kepala Kejari Wonosari Endro Wasistomo MHum menerima surat aduan dugaan penyelewengan yang dilakukan Ketua KPUD Joko Sardjono BA dalam urusan percetakan.

Surat yang juga ditembuskan KPK Jakarta, Kejati DIJ, Kapolda DIJ, dan Kapolres Gunungkidul dan mengatasnamakan Keluarga KPUD Gunungkidul secara tegas menuntut agar menjadi perhatian pihak kejaksaan untuk diproses hokum. Surat yang diketik secara manual itu juga menyebutkan indikasi dugaan penyelewengan sengaja ditutup-tutupi Bupati (surat tidak jelas menyebut nama bupati yang dimaksud-red). Mengabdi Tanpa korupsi yang menjadi kalimat slogan Pemkab Gunungkidul juga menjadi poin sang penulis surat budheg ini. (gun).

Kajari Ngasih Nomor HP ke KPUD ?

GUNUNGKIDUL – Upaya Kejaksaan Negeri Wonosari mengungkap dugaan penyelewengan yang dilakukan KPUD Gunungkidul rupanya menjadi ‘umpan’ baru pihak yang sengaja ingin ngecoh keadaan. Siang kemarin, kantor KPUD Gunungkidul di Jalan Ring Utara Piyaman Wonosari mendapat telepon dari seseorang yang mengaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Endro Wasistomo MHum.

Dering telepon itu diterima staf kantor KPUD dari si-penelpon yang emberikan pesan untuk memberikan nomor ponsel GSM untuk lalu lintas komunikasi tanpa diketahui maksud dan tujuannya. Sumber METEOR di kantor KPUD Gunungkidul menyebutkan nomor seluluer yang ditinggalkan penelpon adalah nomor 11 digit adalah 081 6184 8472 yang merupakan nomor selulur GSM.

“Kini nomor GSM itu sudah berada di tangan ketua KPUD Djoko Sardjono. “Saya tidak tahu apakah nomor itu benar tidak. Langsung saya tulis saja dan say aserahkan ke sekretairat KPUD dan kini sudah sampai ke pak ketua (Djoko Sardjono),” kata salah satu staf sekretariat KPUD kepada METEOR melalui telpon genggamnya.

Nomor tersebut selanjutnya membuat dagdigdug sejumlah staf KPUD Gunungkidul. Lebih-lebih diintern KPUD sudah menjadi rahasia umum dikalangan staf sekretariatan bahwa silih berganti sekeretariat KPUD dipanggil Kejaksaan Negeri Wonosari atas dugaan penyelewengan yang dilakukan KPUD.

Mendapat nomor HP GSM yang ditinggalkan penelpon kemarin, sejumlah anggota KPUD langsung merespon serius dengan mencatat nomor 11 digit tersebut. Anggota KPUD bergegas langsung mencocokan dengan buku agenda produk kantor inkom yang terdapat nomor HP pejabat-pejabat di Gunungkidul, termausk Kepala Kejari.

Setelah sejumlah pejabat KPUD mencocokan dengan 11 digit nomor GSM tersebut lain dipastikan bukan nomor yang tertera milik kejari Wonosari Endro Wasistomo Mhum. Apakah ada pihak lain yang sengaja akan ngecoh? Atau kejari beneran? Hingga kemarin Kejari Endro wasistomo belum bisa dikklarifikasi. “Bapak sangat sibuk hari ini. Ada tugas penting,” kata seorang staf Kejaksaan kepada METEOR yang memastikan nomor ponsel tersebut bukan nomor Kepala Kejaksaan Endro Wassitomo. (gun).

Ribuan Pamong Desa Berangkat Senayan

Pengurus Rapat -Tinggal Tunjuk Hari Berangkat Jakarta Desak Syahkan RUUK

BANTUL – Isu kencang pilgub nampaknya membuat sejumlah elemen pro penetapan Sultan sebagai Gubernur menjadi berang. Termasuk beberapa eleman masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul. Rencananya dalam waktu dekat ini sekitar 1500 pamong desa akan melabrak DPR RI di Gedung Senayan.

“Rombongan kami akan berangkat ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi warga Jogjakarta atas RUUK yang sampai saat ini belum ada kejelasannya,” kata Fatoni Rustam Sekretaris APDESI Bantul sekaligus pemrakarsa aksi ke Jakarta kepada wartawan, kemarin.

Acara yang tengah disiapkan itu akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai upaya penyampaian aspirasi dan upaya RUU Keistimewaan DIJ gol. Secara teknis, sekitar 1500 an pamong desa se-Bantul ini akan menggunakan armada bus dan berangkat dari Bantul. Intinya merak meminta kejelasan status daerah istimewa keisitimewaan yang saat ini belum jelas. “Ini sudah menjelang bulan Mei masa jabatan Gubernur DIJ akan berakhir pada bulan November 2008 dan status keistimewaan yang diharapkan segenap warag Jogja belum ada kejelasan. Untuk itu kita akan menyampaikan kesana (senayan-red),” tambahnya.

Pelaksanaannya, menurut Fatoni, penyampaian aspirasi warga Bantul akan dikemas sesimpatik dan sesantun mungkin dan jauh dari penyampaian aspirasi yang sehari-hari dilihat melalui layar kaca televisi. “Prinsip kita datang kesana dengan baik dan santun sebagaimana keistimewaan kita sebagai wong Jogja beretika dan berbudaya,” jelasnya.

Sementara itu H Subardi salah satu anggota DPD dari DIJ menyatakan mendukung sepenuhnya langkah APDESI Bantul menyampaikan aspirasinya ke DPR. Menurut Subardi, apapun hasilnya nanti, langkah itu wajar dan menjadi hak warga Jogja untuk menyampaikan aspirasinya. Pentolan sepak bola yang pernah membesarkan nama club PSS Slemania mengakui selama ini pemerintah pusat terkesan lambat sehingga draf RUU Keistimewaan yang ada di Depdagari belum juga dimasukkan ke DPR untuk ditindaklanjuti dengan pembahasan.

Menurut Bardi, jika RUU Keistimewaan Jogjakarta versi DPD sudah beberapa tahun sudah dimasukkan ke DPR namun untuk RUU Keistimewaan Jogjakarta versi pemerintah justru belum dimasukkan. “Ini perlu desakan masyarakat agar kerja pusat lebih cepat ,” tegas Subardi.

Rencana Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia Kabupaten Bantul ke gedung DPR RI Senayan ini dipastikan tidak disertai Bupati Bantul Idham Samawi dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul Joko Purnomo. Kedua pucuk pimpinan eksekutif dab legeslatif tersebut mempunyai agenda tersendiri yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam kesempatan terpisah, Joko Purnomo menyatakan dirinya tidak akan mengikuti aksi dari masyarakat Bantul namun demikian Joko menegaskan mendukung rencana warga Bantul untuk menyampaikan aspirasi tentang Keiistimewaan Jogjakarta. "Kita mendukung rencana masyarakat Bantul untuk ke Senayan, namun demikian hal perlu diingat bagi warga Bantul jangan sampai niat mereka ditunggangi oleh kepentingan politik partai tertentu yang kita semua sudah tahu," tandas Joko Purnomo.

Sementara Bupati Bantul Idham Samawi juga menyatakan tidak bisa mendampingi warga untuk menyampaikan aspirasinya di DPR, namun demikian Pemkab Bantul sangat mendukung dan memfasilitasi aspirasi masyarakat Bantul untuk berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. "Rencana APDESI dan masyarakat Bantul yang berangkat ke Jakarta akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bantul Sumarno," terang Idham.(gun)

4.186HA Hutan Diserahkan Rakyat

GUNUNGKIDUL – Dalam upaya meningkatkan peran aktif masyaralat terhadap pengelolaan dan pelestarian hutan, maka pemerintah sudah mencadangkan 4.186 hektar lahan hutan untuk diserahkan pada penduduk dalam bentuk hutan kemasyarakatan.

“Secara bertahap hutan kemasyarakatan ini akan diserahkan warga untuk dikelola dengan ditanami padi dan palawija,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan pemkab Gunungkidul Drs Syamsudin MSi.

Dalam tahap awal, hutan kemasyarakatan yang sudah diserahkan pada warga bahkan telah mendapat izin bupati ada 1.087,5 hektar. Adanya pencadangan hutan kemasyarakatan ini sesuai dengan P nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang ditindaklanjuti SK Menteri Kehutanan nomor 433 tahun 2007 tentang areal pencadangan hutan kemasyarakatan di Gunungkidul.

Meskipun diserahkan pada penduduk, tetapi menurut Syamsudin bukan berarti warga bisa seenaknya menggarap. “Tidak. Warga memang bisa menanami padi dan palawija, tetapi wajib juga menjaga kelestarian hutan diantaranya pohon yang ada,” kata Syamsudin.

Luas hutan negara di Gunungkidul hingga kini mencapai 13.221,5 hektar atau sekitar 8 persen luas daratan Gunungkidul. Hutan ini tersebar memanjang dari Kecamatan Semin hingga Panggang dengan batas luar 361,5 km dengan sebaran hutan negara meliputi 10 kecamatan meliputi 10 desa. “Kondisi ini menyebabkan terjadinya tekanan sumberdaya hutan berupa pencurian dan penggarapan lahan kawasan hutan yang lebih banyak disebabkan kepemilikan lahan garapan masyarakat yang relatif sempit. Dengan kenyaaan ini maka diatasi salah satunya dengan kegiatan hutan kemasyarakatan,” tambahnya. (gun).

Pak Harto Andalan PKPB

Jend. (Purn) R Hartono Gembleng Kader PKPB Gunungkidul

GUNUNGKIDUL – Partai Karya Peduli Bangsa yang diketuai Jendral (purn) R Hartono masih mengandalkan sosok almarhum Soeharto (mantan presiden orde baru-red) untuk membawa partainya menang dipemilu 2009 nanti. “Sebagaimana mewarisi perjuangan Pak Harto, PKPB selalu peduli dengan nasib dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata R.Hartono disela memberikan materi gemblengan untuk kader PKPB di Balai Desa Siraman Kecamatan Wonosari, Minggu (27/4) siang kemarin.

Berulang kali Jendral purnawirawan anak buah Pak Harto ini mengingatkan agar rakyat tidak lupa dengan jasa-jasa dan perjuangaqn Jendral Besar Soeharto. “Meski kini beliau sudah almarhum namun semangat membangun Indonesia patut kita warisi. Upayanya dalam membangun bangsa dan negara tidak bisa diragukan lagi,” tambah Hartono.

Menurut Hartono, sosok seperti pak harto untuk saat ini sangat dibutuhkan segenap bangsa Indonesia yang tengah mengahdapi masa yang carut marut dan kondisi yang tidak karuhan seperti ini. Hartono sengaja menggulirkan pernyataan tersebut agar kader PKPB di Gunungkidul tidak tergoda dengan partai lain yang dinilai gagal menjalankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dirasakan saat masa orde baru Pak Harto berkuasa. “Anda bisa merasakan sendiri bagaimana harga sembako bisa dikontrol harga kebutuhan pokokj bisa terjangkau dari pada masa sekarang ini,” lanjut jendral didampingi istrinya yang kini eksis berpolitik.

Terkait siapa capres yang diusung PKPB nanti, R Hartono mengakui partainya belum mempunyai calon. Pihaknya mengaskan bahwa urusan presiden masih jangka panjang. “Kita tengah menyiapkan pemilu legislatif dulu,” tegas Hartono. Namun yang jelas untuk menuju kursi presiden, secara Pribadi R Hartono mengaku belum berpikir untuk maju sebagai kandidat dari PKPB meskipun di intern kader muncul kabar santer dirinya bakal berpasangan dengan Sri Sultan HB X menuju RI-1.

Tidak hanya ratusan kader PKPB yang hadir diacara tersebut. Ratusan kader PKPB lain dari Provinsi DIJ, Ketua DPD PKPB DIJ Sucahyo, dana jajaran pengurus DPP PKPB juga nampak hadir. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PKPB Gunungkidul Sukardi, menyampaikan saat ini pihaknya akan terus berupaya menegakkan besarkan partai PKPB di Gunungkidul dan bersaing dengan partai lain.

“Saya optimistis bahwa pemilu besok PKPB bukan hanya meraih 2 kursi Kita akan merebut minimal lima kursi di legislatif,” kata Sukardi. Target meraih kursi 5 ini bukanlah muluk-muluk. PKPB menilai kemajuan itu sebuah angka yang realistis mengingat banyak kader dan simpatisan yang terus mendukung program PKPB,” imbuh Sukardi. (gun).

Kepala Sekolah Jangan Jadi Tukang Cukur

Pendidikan Murah Khusus Siswa Miskin

GUNUNGKIDUL – Program pendidikan murah yang tahun ini akan segera digulirkan Pemkab Gunungkidul, hanya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin (gakin). Jika tida tepat sasaran maka penerimaan kepada siswa bukan dari KK miskin maka akan dicabut.

“Ini yang harus kita pahami. Sebab ada sekolah di Wonosari kalau pagi yang mengantar saja bermobil dan meenuhi jalan, tetapi dari sekitar 300 siswa ada 200-an siswa yang minta pendidikan murah. Ini jelas tidak rasional,” kata Bupati Gunungkidul Suharto SH pada pelantikan kepala sekolah tingkat TK, SD dan SMP di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, kemarin usai melantik Kepala sekolah yang dilantik ada 116 orang meliputi kepala TK ada 2 orang, 103 kepala SD dan 11 orang kepala SMP.

Dalam pelaksanaan program pendidikan murah bagi pelajar dari warga miskin, bupati minta pada pihak sekolah dan komite untuk menjalin kerjasama yangbaik sehingga tujuan program ini tidak melenceng dari tujuan. "Jangan main-main degan Program ini karena program ini penting diberikan bagi pelajar dikhususnya bagi keluarga miskin," tabah BUpati.

Anggaran untuk program pendidikan murah ini menelan dana Rp 11 miliar lebih ini tidak menganut konsep dibagi rata atau bagito. Bupati mengaskan tidak mau adanya salah sasaran. Kepala kepala seklah terlantik, Buapti enegaskan dengan pendidikan murah yang ditrapkan kepala seklah dilarang menjadi rukang cukur.

"Kepala selokah terpilih jangan jadi tukang cukur kerjanya harus profesional. Jangan menyapu sendiri, memotong rambut sendiri dan jangan menerima uangnya sendiri,” kata Suharto SH. Karena pola kerja kepala sekolah tidak sebagaimana manajemen tukang cukur rambut, maka sistem komando, pengawasan dan pengendalian harus terkonsep dan dilaksanakan secara jelas dan terukur. (gun)

METEOR dan 35 Media Raih Penghargaan

Kategori Wartatama Pasca Gempa dari Pemkab Bantul

BANTUL – Sejumlah 35 media, baik koran maupun elektronik (radio dan televisi) dinyatakan layak menerima penghargaan pemkab Bantul. Bupati Bantul Idham Samawi didampingi Sunarto selaku kepala Kantor Humas Bantul menyatakan dari 35 media yang layak mendapatkan award diantaranya dua harian Group JawaPos yakni METEOR dan RadarJogja masing-masing dinyatakan layak meraih penghargaan kategori Bhakti Wartatama.

“Dari Group Jawa Pos, dua penghargaan sekaligus diberikan untuk Harian METEOR dan RadarJogja (suplemen JawaPos). Dua media itu masing-masing layak menerima penghargaan Bhakti Wartatama,” kata Sunarto selaku Kepala Humas Pemkab Bantul, Sabtu (26/4) kemarin.
Menurut Sunarto, penghargaan itu diberikan pemkab sebagai apresiasi atas partisipasi media dalam membantu pemkab Bantul saat bencana gempa menluluhluntahkan Bantul 27 Mmei 2006. Tidak hanya itu, 35 media termasuk METEOR dan RadarJogja membantu upaya rekonstruksi pasca gempa di Bantul.

Diakui Sunarto, partisipasi media termasuk METEOR dan RadarJogja saat bencana hingga proses rekonstruksi sangat terasakan. Khususnya, beberapa perusahaan media turut secara langsung membantu masyarkat Bantul, JawaPos Group tidak tinggal diam. “Pemberitaan melalui tayangan foto-foto TKP saat gempa 27 Mei itu sangat bagus. Dan kini masih kita abadikan,” kenang Sunarto.

Bahkan untuk sejumlah program rehabilitasi, Sunarto mengakui JawaPos Group juga andil dalam membangun 130an rumah rumah warga di Paten Bantul yang semula rata tanah. “Aksi Jawapos Group saat itu nyata membangun 130an rumah di Paten dengan menggandeng TNI-AL Surabaya,” kata Kepala Kantor Humas kepada METEOR.

Selain bersama TNI AL Surabaya membantu 130an perumahan warga korban gempa di Bantul, melalui acara Rembug Kampung yang digelar pasca gempa secara gerilya dipuluhan desa di Bantul RadarJogja dan Meteor (keduanya Group JawaPos-red) turut membantu pertumbuhan partisipasi warga dalam upaya bangkit dan membangun Bantul kembali.

Rencananya, penyampaian penghargaan Bupati Bantul Idham Samawi untuk harian Meteor ini akan diterima langsung Agus Basori 'ABE' selaku Kabiro METEOR Jogja, hari ini di Rumah Dinas Bupati Bantul sesaat sebelum melepas rombongan warga Bantul yang hendak berangkat ke Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait nasib RUUK Jogjakarta. Selain memberikan award untuk media cetak, juga akan diserahkan penghargaan berupa Bhakti Waratama untuk sejumlah media elektronik baik televisi lokal maupun stasiun radio.(gun).

METEOR dan 35 Media Raih Penghargaan
Kategori Wartatama Pasca Gempa dari Pemkab Bantul

BANTUL – Sejumlah 35 media, baik koran maupun elektronik (radio dan televisi) dinyatakan layak menerima penghargaan pemkab Bantul. Bupati Bantul Idham Samawi didampingi Sunarto selaku kepala Kantor Humas Bantul menyatakan dari 35 media yang layak mendapatkan award diantaranya dua harian Group JawaPos yakni METEOR dan RadarJogja masing-masing dinyatakan layak meraih penghargaan kategori Bhakti Wartatama.

“Dari Group Jawa Pos, dua penghargaan sekaligus diberikan untuk Harian METEOR dan RadarJogja (suplemen JawaPos). Dua media itu masing-masing layak menerima penghargaan Bhakti Wartatama,” kata Sunarto selaku Kepala Humas Pemkab Bantul, Sabtu (26/4) kemarin.
Menurut Sunarto, penghargaan itu diberikan pemkab sebagai apresiasi atas partisipasi media dalam membantu pemkab Bantul saat bencana gempa menluluhluntahkan Bantul 27 Mmei 2006. Tidak hanya itu, 35 media termasuk METEOR dan RadarJogja membantu upaya rekonstruksi pasca gempa di Bantul.

Diakui Sunarto, partisipasi media termasuk METEOR dan RadarJogja saat bencana hingga proses rekonstruksi sangat terasakan. Khususnya, beberapa perusahaan media turut secara langsung membantu masyarkat Bantul, JawaPos Group tidak tinggal diam. “Pemberitaan melalui tayangan foto-foto TKP saat gempa 27 Mei itu sangat bagus. Dan kini masih kita abadikan,” kenang Sunarto.

Bahkan untuk sejumlah program rehabilitasi, Sunarto mengakui JawaPos Group juga andil dalam membangun 130an rumah rumah warga di Paten Bantul yang semula rata tanah. “Aksi Jawapos Group saat itu nyata membangun 130an rumah di Paten dengan menggandeng TNI-AL Surabaya,” kata Kepala Kantor Humas kepada METEOR.

Selain bersama TNI AL Surabaya membantu 130an perumahan warga korban gempa di Bantul, melalui acara Rembug Kampung yang digelar pasca gempa secara gerilya dipuluhan desa di Bantul RadarJogja dan Meteor (keduanya Group JawaPos-red) turut membantu pertumbuhan partisipasi warga dalam upaya bangkit dan membangun Bantul kembali.

Rencananya, penyampaian penghargaan Bupati Bantul Idham Samawi untuk harian Meteor ini akan diterima langsung Agus Basori 'ABE' selaku Kabiro METEOR Jogja, hari ini di Rumah Dinas Bupati Bantul sesaat sebelum melepas rombongan warga Bantul yang hendak berangkat ke Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait nasib RUUK Jogjakarta. Selain memberikan award untuk media cetak, juga akan diserahkan penghargaan berupa Bhakti Waratama untuk sejumlah media elektronik baik televisi lokal maupun stasiun radio.(gun).

Kader Golkar Terancam Pecah !!

AMPG Mati Suri, 14 Korwil kecamatan Ultimatum Pengurus DPD

GUNUNGKIDUL - Ditengah sejumlah partai politik mulai merapatkan barisan dan kekuatannya menghadapi persipaan pemilu 2009 lain halnya yang terjadi di partai besar bernama Partai Golkar. Di Gunungkidul Partai pohon beringin ini justru tengah menghadapi kemelut internal kader dan masanya pendukungnya. Akibatnya keretakan antar kader tak dapat dihindarkan. Tidak dipungkiri jika kekecewaan sejumlah kader tak kunjung direspon kader militan di 14 kecamatan bakal banting stri ke partai lain.

Adalah koordinator Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ditingkat kecamatan yang mengaku kecewa dengan kepengurusan AMPG. Mereka menuntut agar ketua organisasi berinduk partai bergambar pohon beringin ini segera diganti demi berjalannya organisasi AMPG dan kebesaran partai.

“Kami mendesak agar ketua DPD Partai Golkar mendengar aspirasi kami kami dan teman-teman di tingkat kecamatan. Ada 14 wilayah yang kecewa dengan kepengurusan AMPG yang vakum dan selama ini pasif tidak bekerja,” kata Agung selaku koordinator AMPG wilayah Ponjong kepada METEOR, Minggu kemarin.

Desakan kubu Agung Nugraha Cs untuk restrukturisasi AMPG ini bukan tidak mendapat dukungan kuat. Agung mengklaim desakannya sudah bulat bahkan mengantongi dukungan dari jajaran pengurus korwil AMPG di 14 wilayah kecamatan yang ada di Gunungkidul.

“Sikap ini demi kebesaran dan masa depan Partai Golkar. Bukan berarti ngecoh atau bermaksud apapun terhadap partai. Tapi demi kelangsungan pemenangan Partai Golkar di Gunungkidul. Kalau tidak aspirasi ini tidak diakomodir kita siap hengkang,” imbuh politisi muda Golkar yang kerab disapa Agung Jagal didampingi kader muda Wied O’im kepada METEOR.

Lebih lanjut Agung menjelaskan alasan mendesak pembentukan pengurus AMPG bukan tidak prosedural, tercatat dua kali pihaknya melayangkan surat desakan untuk pimpinan DPD Partai Golkar perihal digelarnya Muslub (musyawarah luar biasa-red). Namun surat desakan kubu Agung ini tidak satu pun digubris jajaran pengurus DPD. Menurut Agung sikap pengurus justru terkesan tidak menanggapi secara serius. “Desakan kami hanya diulur-ulur pihak pengurus tanpa ada kepastian yang tegas,” tandas bodyguard politisi Gandung Pardiman ini.

Lebih spesifik, Agung menegaskan pentingnya restruksutisasi ditubuh organiasi AMPG pimpinan Yudi selain miskin program dan menyebabkan AMPG mati suri. Kondisi AMPG dinilai sudah tidak berjalan sebagaiman mestinya bekerja untuk kebesaran partai. “Sejak beberapa tahun ini vakum dan mati suri. Kami melihat jika kondisi itu tetap dipertahankan sangat berbahaya bagi kebesaran dan masa depan partai,” tambah Agung lagi.

Lantas sampai kapan ultimatum kader militan AMPG kubu Agung Cs ini? Secara pasti ultimatum ini sampai akhir bulan april harus sudah mendapat sikap dari pihak pengurus DPD. Bagaimana jika tuntutan kubu Agung ini tetap tidak digubris? “Saya dan jajaran pengurus AMPG di 14 kecamatan tidak bisa menjamin bagaimana nasib Partai di pemilu 2009 nanti,” pungkas guru karateka ini. Hingga berita ini diturunkan pengurus DPD Partai Golkar Gunungkidul belum bisa dikonfirmasi.(gun).

Densus 88-Anti Teror Obok-Obok Gunungkidul

Sepekan Sebelum Penangkapan Fais Purworejo

GUNUNGKIDUL – Sepekan sebelum kabar penangkapan Faiz warga Purworejo diduga anak buah Nurdin M Top oleh Detasemen Khusus 88-Anti Teror, Gunungkidul menjadi sasaran pertama diobok-obok pasukan elit ini. Sejumlah daerah ditempat yang diprediksi bakal menjadi tempat persembunyian sempat disasar pasukan berpakaian preman dan menggunakan mobil kijang untuk penyamaran ini.

Mbah Darso (68) warga Semanu Gunungkidul mengaku sempat bertemu dengan petugas pemburu Nordin M Top ini. Kepada Darso, beberapa petugas yang saat iotu mengenakan pakaian biasa (preman) hanya bertanya beberapa tempat di Semanu yang ditempati orang baru. Dengan menunjukkan beberapa ciri diantaranaya berjambang, lima petugas mengunakan mobil kijang ini diyakini sebagai anggota densus.

“Batin saya mengatakan yang saat itu saya hadapi adalah densus sepeti di berita-berita itu. Lima orang ini tidak ada yang bisa bahasa jawa dan semua bahasa Indonesia. Separti bukan wong jawa,” imbuh Darso kepada METEOR.

Pertemuan Darso dengan pasukan elit ini memang tidak lama. Tepatnya, Darso hendak ke sawah dan rombongan mobil ditumpangi lima orang ini berhenti untuk meminjam korek api. “Setelah saya mengaku tidak tahu menahu orang yang dimaksud itu. Mereka berpamitan dan sempat mengatakan bahwa orang itu sedang dicari negara untuk di tangkap karena gemar membunuh dengan bom,” ungkap Darso dengan kuatir akan ada apa-apa jika menceritakan kejadian yang dialami itu.

Densus memang gesit. Hal itu juga diungkapkan diakui Rudianto salah satu pedagang rokok yang sempat sejumlah yang diyakini anggota densus ini mampir untuk membeli rokok sekitar dua minggu dari kemarin. Kepada Rudianto, dua pembeli rokok yang berpotongan rapi jali ala polisi yang turun dari mobil kijang ini sempat menanyakan jalur tembus dari Jawa Timur ke Jogja.

“Saat saya iseng nanya kepentingannya. Orang itu hanya mengatakan tugas negara memburu sesorang gembong besar, malah dia mengatakan besok jika ada hasilnya pasti saya baru akan tahu siapa dirinya. Maaf tugas kami memang tidak boleh terlalu jujur,” kata Rudi menirukan lima petugas yang menolak kembalian uang rokoknya.

Terkait penangkapan Fais alias Abu Yasir bin Bar (27) diduga anggota jaringan teroris Noordin M Top oleh tim Detasemen 88 Antiteror, Selasa (22/4) dinihari, di Purworejo, Jawa Tengah, Kepala Kepolisian Daerah DIJ Brigjen (pol) Untung S Radjab memastikan Jogjakarta. “Penangkapan hanya di Purworejo saja. Tidak akan ada di Jogja,” kata Kepala Polda usai mengikuti sarasehan Polisi di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat, Kamis (24/4), di Pendopo Probosutejan, Jogjakarta. Mengenai antisipasi untuk kemungkinan persembunyian anggota teroris di DIJ kepala Polda mengatakan pihaknya terus memonitor. “Ini kan jaringan. Kita tidak bisa merinci apa kegiatan,” katanya. (gun).

LESUNG USIA 177 TAHUN –

Seni Gejlog Lesung, kesenian tradisional Desa Ngancah Kecamatan Rongkop Gunungkidul tampil di Panggung Potensi Anak Negeri menyongsong Hari Kebangkitan Nasional di Alun-alun Pemkab Gunungkidul, Kamis (24/4) sore kemarin. Lesung berusia 177 tahun digejlog enam pemainnya dengan alu menghasilkan irama ini disaksikan masyarakat dan sejumlah jajaran pejabat Gunungkidul seperti Bupati Gunungkidul. Acara dihadiri Gusti Pembayun (Putri Sri Sultan HBX) akan digelar secara gerilya di lima kabupaten dan kota di DIJ. (foto: Endro Guntoro//Meteor)

Sekretariat KPUD Dipanggil Kejaksaan

Buntut Surat Aduan Dugaan Penyelewengan ketua KPUD

GUNUNGKIDUL – Kejaksaan Negeri Wonosari mulai menunjukkan keseriusannya. Ini terbukti dengan komitmen yang tengah dilakukan setelah menerima surat aduan dugaan kasus penyelewengan KPUD Gunungkidul dari seseorang yang mengatasnamakan Keluarga KPUD Gunungkidul dan menyebut jelas nama Ketua KPUD Djoko Sardjono. Keseriusan kejaksaan ini tampak dengan upaya memanggil Sekretariat KPUD Gunungkidul yang baru Drs Bambang Sukemi, Kamis (24/4) siang kemarin.

Tidak hanya Sekretaris KPUD Drs Bambang Sukemi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Bambang dipanggil bersama Sugito selaku bendahara KPUD bernama Sugito. Keduanya mendatangi Kantor Kejari di Jln Mgr.Sugiyopranoto Baleharjo Wonosari, berhadapan dengan Mapolres Gunungkidul, siang sekitar pukul 11. 00WIB.

Kedatangan dua orang penting di KPUD ini langsung diteriam sejumlah petugas kejaksaan. Dan mengahdap salah satu kepala seksi kejaksaan. “Saya tidak enak mas untuk menjawab. Saya ini pejabat baru di KPUD yang tidak tahu apa-apa,” kata Bambang dikonfirmasi METEOR melalui ponselnya.

Pemanggilan Sekretaris dan Bendahara KPUD Gunungkidul keamrin selanjutnya menghadap siapa, Bambang masih enggan menjelaskan dengan alasan etika sebagai pejabat baru di KPUD. Namun Bambang mengaku dalam memnuhi panggilan kejaksaan, sempat digelontor beberapa poin pertanyaan.

“Saya tidak bisa menyampaikan apa saja pertanyaan yang ditujukan untuk saya. Namun intinya pertanyaan itu masih normatif sebatas tugas dan kewenangan saya sebagai sekretaris,” imbuh Bambang. Secara detail, menurut Bambang, pertanyaan masih normatif dan datar diantaranya sebatas kapan dirinya menggantikan pejabat sekrataris baru, dan tugas serat kewengan sekretaris serta bendahara.

Sementara itu menurut sumber METEOR di Kejaksaan Wonosari, sejumlah pejabat lain rencanaya tetap akan dipanggil untuk di mintai keterangan seputar surat aduan yang masuk ke Kapala Kejaksaan, Kapolres Gunungkidul, Kejati, Kapolda dan KPK Jakarta. “Nantilah ini masih pooldat dulu belum penyelidikan. Kita masih perlu pelan dan hati-hati,” kata salah satu pejabata Kejaksaan kepada METEOR yang enggan disebut namanya.

Sekedar diketahui, pemanggilan sekretariat beberapa staf KPUD Gunungkidul tak lain menindaklanjuti adanay surat aduan dugaan penyelewengan yang dilakukan ketua KPUD Gunungkidul sebagaimana disebut dalam isi surat. Dalam surat yang dikirim via pos itu berisikan tuduhan ketua KPUD Djoko Sardjono BA melakukan penyelewangan cetakan yang juga tidak dijelaskan secara rinci oleh sang pengirim/pembuat.

Dalam suatu kesempatan kepada METEOR, Ketua KPUD Djoko Sardjono optimis pekerjaan memimpin KPUD sudah sejalan dengan mekanisme dan aturan yang ada. “Tugas KPUD sudah dinyatakan aman dan lancar,” kata Djoko. (gun)

KPUD Ngaku Kerja Bersih

Terkait surat aduan dugaan penyelewengan anggaran KPUD Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Surat gelap aduan berisikan dugaan penyelewengan Ketua KPUD Gunungkidul yang telah diterima Kejaksaan Negeri Endro Wasistomo Mhum dan ditembuskan Kapolres Gunungkidul, Kejati DIJ, Polda DIJ dan KPK Jakarta masih akan menjadi materi penylidikan. Namun ketua KPUD Djoko Sardjono BA mengaku malah belum mendengar adanya surat aduan seputar tudingan yang kini ditangan penegak hukum.

“Saya malah belum mengetahui kalau ada surat itu. Surat aduan apa sayajuga belum mendengar,” kata Ketua KPUD Djoko Sardjono ketika dikonfirmasi METEOR sore kemarin.

Kepada waratwan koran ini, Djoko baru mengetahui bahwa namanya disebut-sebut sang pembuat surat gelap diduga melakukan penyelewengan terkait percetakan surat suara. Namun demikian Djoko yakin pihaknya tidak pernah merasa melakukan penyelewengan sebagaimana disebut-sebut dalam isi surat yang mengatasnamakan dari Keluarga KPUD Gunungkidul.

Lebih jauh, ketua KPUD menegaskan sampai saat ini KPUD Gunungkidul telah menjalankan tugasnya dengan prtosedur yang ada dan hasilnya lancar. Djoko menguatkan bahwa kinerjanya selama hampir lima tahun juga sudah diputuskan pihak Pengadilan Negeri Wonosari sebagai kerja yang aman dari sentuhan masalah hukum.

“Tugas kami sudah selesai dan sudah dinyatakan PN tidak menyisakan kasus hukum apapun. Tugas kami lancar dan aman,” tambah Djoko. Apakah isis surat yang dikirim kepada Kejari Wonosari dan ditembuskan sang pengirim via pos ke Kapolres Gunungkidul, Kapolda DIJ, Ketaji DIJ hingga KPK Jakarta tersebut hal tersebut fitnah? Joko belum bisa banyak berkomentar. Namun apabila itu sebagat fitnah, Djoko menerima dengan lapang dada. “Saya umat islam yang justru akan pasrahkan semua ini padaNYA,” kata Djoko.

Lantas apakah surat tersebut sebagai upaya penjegalan politik atas rencana Djoko Sardjono yang rencananya akan tampil lagi sebagai ketua KPUD Gunungkidul? Djoko masih enggan mengomentari hal itu. Bagi Djoko, jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Terkait dengan tudingan penggunaan anggaran KPUD Gunungkidul sebagai isi surat, ketua KPUD mengaku kapasitas KPUD bukan pengguna anggaran. “KPUD itu bukan pengguna anggaran. Lima anggota KPUD adalah hanya ranah kebijakan. Dan pengguna anggaran adalah sekretariat KPUD. Saya belum mendengar dan akan saya cermati dulu semua ini. Namun yang jelas KPUD Gunungkidul bersih,” pungkas Ketua KPUD.

Terpisah, sekretariat KPUD Drs Samin Fauzi Mpdi dikonfirmasi METEOR melempar waratwan agar konfirmasi ke ketua KPUD Gunungkidul. Samin mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh seputar dugaan penyelengan dana KPUD Gunungkidul yang disebut-sebut dalam surat kaleng. “Wah saya tidak bisa komentar. Ke Pak Ketua KPUD (Djoko Sardjono–red) saja,” kata Samin Fauzi.

Sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu ketika dikonfirmasi METEOR seputar surat yang diterimanya, Kapolres Gunungkidul AKBP Drs Suswanto Joko Lelono Mhum membenarkan telah menerima surat aduan. “Kami terima itu sekitar awal buan April lalu dan kini kita lidik,” kata Kapolres. Surat beramplop putih polos itu diterima Kapolres via pos berperangko Rp 2500 dan diterima tanggal 9 April 2008 lalu. Adapun isi suratnya berisikan aduan agar diproses hukum atas penyelewengan yang dilakukan ketua KPUD Djoko Sardjono dan KPUD Gunungkidul.

Adapun isi surat berbunyi ; Penyimpangan Djoko Sarjono KPUD Gunungkidul uang cetakan yang tidak prosedur—Di peti es kan / dilindungi pelh Bupati, Ada Apa itu? APA ARTINYA SLOGAN MENGABDI TANPA KORUPSI. Sedangkan KPU Kabupaten lain tetap diproses. Demi tegaknya hokum agar diproses Hukum. Keluarga KPUD Gunungkidul. Dan terdapat tembusan surat yang dikirim ke KPK di Jakarta, Kejati DIJ, kapolda DIJ dan Kapolres Gunungkidul.

Sekedar mengingatkan selama dalam tahapan pilkada KPUD Gunungkidul pernah diprotes salah satu pasangan cabup yakni pasangan Sugito- Ninik Tasnim yang mempersoalkan hasil cetakan surat suara tidak susuai dengan ganmbar foto yang diajukan calon. Karena memang tidak ada prosedur foto yang dicetak untuk dikonsultasikan, maka KPUD harus mencetak ulang karrtu suara diduga dari cetak ulang diduga mengakibatkan pemborosan anggaran. Meski dari sisi anggaran KPUD masih dapat menyisakan sekitar Rp 800an juta. (gun)

Gelandangan Digelandang !!

Meski Perda Gepang masih terus dicermati, sejumlah gelandangan dan pengemis yang dinilai membuat pemandangan semrawut kota Jogjakarta terus dirasia untuk petugas Dinas Trantib Kota Jogja untuk selanjutnya ditampung ke TPT Dinas Sosial untukmenjalani rehabilitasi. Gelandangan ini digaruk dari tempat mangkal di Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Katamso dan Jl.Kusumanegara (foto Endro Guntoro//METEOR)

Hari Ini, Subsidi Migor Cair

BANTUL – Setelah tertunda sekian kali, akhirnya Pemkab Bantul berencana menggulirkan minyak goreng (migor) bersubsidi pada hari ini, Senin (21/4). Untuk distribusi migor bersubsidi tahap pertama ini akan mencakup 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, Piyungan, Kasihan dan Sewon.

“Mekanisme pencairan migor bersubsidi nantinya rakyat miskin yang berhak akan mendapatkan kupon untuk membeli migor bersubsidi yang dibagikan oleh pemerintah desa setempat. Sedangkan migor sendiri nantinya agen akan mendatangi kantor pemerintah desa setempat” ujar Drs Yahya Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Pemkab Bantul.

Menurut Yahya, kesepakatan harga migor bersubsidi antara pemkab Bantul dengan Agen yang akan dijual kepada masyarakat pada hari senin mendatang sebesar Rp 8500 per liter dengan asumsi harga minyak dari agen Rp 11.000 perliternya. “Setiap kepala keluarga miskin mendapatkan subsidi minyak goreng sebanyak Rp 2500 per liternya” ujarnya

Lebih lanjut Yahya menyatakan untuk migor bersubsidi di Kabupaten Bantul sendiri akan berlangsung dalam 6 tahapan untuk 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. “Setelah 5 kecamatan selesai akan dilanjutkan dengan 12 kecamatan lain yang ada dikabupaten Bantul, namun demikian harganya perliternya bisa diatas Rp 8500, tergantung dari harga migor yang saat itu berlaku dipasaran” tandasnya. (gun)

Dua Hari tenggalam Nelayan Tewas

GUNUNGKIDUL – Salah satu nelayan pantai Gesing bernama Sutrisno (50) warga Karag Gunung Desa Krambilsawit kecamatan Saptosari Gunungkidul ditemukan dalam kondisi tewas setelah dua hari tenggelam. Jenasah korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, Minggu (20/4) sekitar pukul 08.00wib.
Saat ditemukan meskipun pakaian yang dikenakan masih utuh namun jasad korban sudah mulai membusuk karena dua hari sejak Jumat (18/4) 11.30wib tenggelam setelah mengalami laka laut.
Usai dievakuasi petugas tim SAR dipimpin koordinator Sunardi korban mendapat pemeriksaan medis dan petugas unit identifikasi Polres Gunungkidul dan langsung diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan.
Kejadian laka laut ini menimpa korban saat korban hendak mamasang jarang perangkap lobster bersama tiga nelayan lainnya. Menururut sejumlah saksi, saat itu korban bermaksud hendak menggulung tali janggar tali perangkap, namun sial, korban tidak menyadari salah satu kakinya tersangkut tali yang menyebabkan korban tersandung dan terjun dari tebiing berketinggian sekitar 120 meter. Dari tebing tinggi, korban terjebur di pantai Gesing saat kondisi gelombang mengalami pasang. Ini mengakibatkan korban tenggelam dan hilang beberapa hari dan dalam pencarian tim SAR.

Sunardi, Koordinatr Tim SAR Pantai Gesing mengatakan pihaknya baru berhasil mengevakuasi korban setelah dua hari upaya pencarian terus dilakukan. “Tebingnya memang culas dan kondisi gelombang ada peningkatan sehingga petugas perlu ekstra hari-hati,” kata Sunardi.(gun)

Kapolres Terima Surat Dugaan Korupsi KPUD Gunungkidul

GUNUNGKIDUL – Kapolres Gunungkidul AKBP Drs Suswanto Joko Lelono MHum nampaknya dinilai sebagai pejabat yang paling komitmen dalam upaya membongkar dugaan kasus korupsi. Belum selesai mengungkap dugaan markup tanah kas desa Kepek kecamatan Saptosari, sepucuk surat aduan berisikan dugaan korupsi diterima Kapolres dua pekan lalu.

Pengirim surat aduan yang mengatasnamakan Keluarga KPUD Gunungkidul itu secara jelas membeberkan dugaan penyimpangan yang menyebut dilakukan ketua KPUD Djoko Sardjono BA dalam percetakan Pilkada Kabupaten Gunungkidul 2005. Surat berperangko Rp 2500 diterima Kapolres Gunungkidul cap pos tertanggal 9 April 2008 dan secara detail pula surat yang diketik dengan alat ketik manual.

Dalam satu lembar surat yang dilayangkan, ‘sang pengirim’ menyebut jelas Perihal : Agar Diproses Hukum yang ditujukan kepala kejaksaan negeri Wonosari. Adapun isi surat berbunyi Penyimpangan Djoko Sarjono KPUD Gunungkidul uang cetakan yang tidak prosedur—Di peti es kan / dilindungi pelh Bupati, Ada Apa itu? APA ARTINYA SLOGAN MENGABDI TANPA KORUPSI. Sedangkan KPU Kabupaten lain tetap diproses. Demi tegaknya hokum agar diproses Hukum. Keluarga KPUD Gunungkidul. Dan terdapat tembusan surat yang dikirim ke KPK di Jakarta, kejati DIJ, kapolda DIj dan Kapolres Gunungkidul.

Dikonfirmasi METEOR, Kapolres Gunungkidul AKBP Drs Suswanto Joko Lelono MHum membenarkan pihaknya telah menerima surat tersebut. "Betul ada surat yang ditembuskan yang saya terima. Dan sedang kita perdalam (lidik)," kata," kata Kapolres, siang kemarin.

Namun hingga siang kemarin, Kepala kejaksaan negeri Wonosari Endro Wasistomo SH MHum belum bisa dikonfirmasi terkait surat aduan yang diterimanya. Namun begitu, sumber koran ini di kejaksaan memastikan kebenaran surat tersebut telah sampai ke Kepala Kejari Wonosari. "Sini juga sudah terima surat aduan itu. Tapi sayang identitas pengirimnya tidak jelas," kata petugas kejaksaan yang mint anamanya dirahasiakan.

Sekedar informasi, selama dalam tahapan pilkada KPUD Gunungkidul pernah diprotes salah satu pasangan cabup yakni pasangan Sugito- Ninik Tasnim yang mempersoalkan hasil cetakan surat suara tidak susuai dengan ganmbar foto yang diajukan calon. Karena memang tidak ada prosedur foto yang dicetak untuk dikonsultasikan, maka KPUD harus mencetak ulang karrtu suara diduga dari cetak ulang diduga mengakibatkan pemborosan anggaran.

Mendengar adanya surat masuk ek sejumlah aparat penagak hokum, Dewan mendesak kejari untuk bersikap pro aktif. Menurut Ratno Pintoyo selaku wakil ketua DPRD Gunungkidul masa tugas KPUD Gunungkidul yang akan habis bukan berarti tidak meninggalkan banyak persoalan. "Kami mendukung langkah penegak hokum baik Polisi mapun kejaksaan untuk mengusut tuntas jika memang ada persoalan di internal KPUD baik yang diindikasikan merugiakan negara atau kesalahan prosedur lainnya," kata Ratno.

Politisi dari PDIP ini memandang penting adanya pertanggungjawaban KPUD baik masalah penggunaan anggaran maupun persoalan di banyak dapel yang memang masih dirasakan banyak parpol ganjil. Hal yang sama juga di lontarkan Ir.Imam Taufik selaku anggota dewan dari fraksi PKS yang sependapat dengan pernyataan Ratno pentingnya memberikan dukungan langkah dan upaya Kejaksaan mapun polisi. (gun).

Dalang Cilik, Ki Dalang Sansan dalam pertunjukan wayang kulit (foto:EndroGuntoro)

Penampilan memukau Dalang Cilik Ki Dalang Juang Perkasa siswa kelas VI SD Kanisius II Wonosari dalam Peringatan Hari Kartini di SDN Karangrejek II Wonosari. (Foto:EndroGuntoro)

Aksi Duo Dalang Cilik Meriahkan Peringatan Kartini

Gebyar Kareda 5000 Gambar Wayang 2008

GUNUNGKIDUL – Sebanyak 5000an gambar dari tokoh pewayangan dan aksi dua dalang cilik meriahkan peringatan Hari Kartini yang dipusatkan di SDN II Karangrejek Wonosari Gunungkidul, Sabtu (19/4) kemarin. Dari peringatan RA Kartini yang dikemas secara tradisional para pelajar diajak mendekatkan diri terhadap nilai seni budaya melalui pelestarian wayang kulit.

Pertunjukan wayang dengan didukung penampilan waranggono (sinden) dan Niaga (wiyaga-red) dari siswa-siswa SD Siraman Wonosari dua dalang cilik Rosiansyah Dharma Pratama alias Ki Dalang Sansan dari SD Wiladeg Karangmojo bergantian dengan Ki Dalang Juang Perkasa siswa kelas VI SD Kanisius II Wonosari tampil memukau. Keduanya mengangkat isu lakon bahaya narkoba dan pentingnya anak bangsa memiliki tekad menempuh pendidikan seperti riwayat RA Kartini.

Dalam memainkan wayang, kedua dalang cilik ini tampak kompak dan saling bekerjasama. Manakala satu dalang giliran memainkan wayang, satu dalang berperan sebagai pelayan dalang mempersiapkan tokoh demi tokoh pewayangan yang akan dijogetkan.

Tulus Djoko Sarwono SPd selaku kepala sekolah SD Karangrejek II sekaligus pemrakarsa acara ini mengatakan acara peringatana hari Kartini dan menyongsong hari pendidikan ini digelar sebagai upaya mendekatkan siswa dengan nilai seni budaya, khususnya wayng kulit. “Saat ini menjadi keprihatinan bersama seni wayang kulit ini sudah jarang dikenal dikalangan para pelajar dan siswa sekolah. Sehingga ada kesan ada keterputusan generasi untuk mencintai budaya seni wayang,’ kata Tulus kepada wartawan.

Upaya mendekatkan siswa SD dengan pertunjukan wayang kulit ini juga terlihat dengan Gebyar Kareda 5000 Gambar Wayang 2008. Secara khusus, dinding sekolah SDN Karangrejek II yang menjadi pusat berlangsungnya kegiatan ini sengaja ditempel 5000 gambar tokoh pewangan memenuhi dinding sekolah oleh para siswa. Menurut Tulus, pemasangan gambar tokoh wayang dilakukan siswa dan mengabiskan waktu lima minggu.

Lebihjauh menurut Tulus, pemasangan 5000 gambar tokoh pewayangan ini dilakukan mdiluar jam pelajaran sehingga para siswanya harus melembur dan menghabiskan 6 kilogram paku, 50 lembar karton, 32 kayu reng, lima gulung kawat, puluhan solatif penempel. Pihaknya berharap dengan peringatan RA Kartini melalui gelar pertunjukan wayang kulit dan gebyar kareda 5000 ganbar wayang 2008 ini mampu menumbuhkan perhatian dan ketertarikan di kalangan siswa SD akan nilai seni budaya bangsa.

Wakil Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos didampingi sejumlah pejabat Kepala Dinas Gunungkidul yang turut hadir mengaku terheran-heran. Wakil Bupati mengaku terkaget dengan terobosan dalam upaya mendekatkan kembali seni tradisi dikalangan pelajara SD. “Ini terobosan baru, selain selama ini anak hanya mengenal wayang dari pelajaran muatan local bahasa jawa, disini mereak bisa mengenal langsung cerita dan lakon wayang sebagai kesenian yang kaya makna,” kata Wabup Badingah.

Wabup mengajak semua perempuan bangkit dan mengambil peran bukan sekedar menjadi penonton. “Disitulah makna semangat kartini yang diwarikan kepada kita khusunykaum perempuan. Bahwa permpuan bukan lagi konco wingking, tapi mengambil peran yang sama dengan kaum pria,” tegasnya. (gun)

Penampilan Ki Dalan Sansan di peringatan hari Ra kartini di SDN karangrejek II Wonosari

(foto:EndroGuntoro)

RUUK Terancam Keok, Belasungkawa

*KPUD Bantul Siap Pilkada, 21 Abdi Dalem Laku Bisu dan Tabur Bunga

BANTUL – Nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIJ makin diujung tanduk. Ini memicu munculnya warga Jogja belasungkawa. Tanda awal belasungkawa ini ditunjukkan 21 abdi dalem Kraton Ngayojokarto Hadiningrat melakukan laku bisu dan tabur bunga yang digelar, nanti malam (tadi malam) Kamis (17/4) malam dimulai pukul 19.00 WIB.

Laku bisu ini dimaksudkan sebagai langkah mendukung RUUK agar segera disyahkan. Rencananya, satu jam sebelum 21 abdi dalem keraton menggelar laku bisu akan diawali dengan acara tabur bunga di makam Sultan Agung dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

“Laku bisu ini dengan tujuan agar RUU Keistimewaan segera disahkan menjadi UU sehingga Rakyat Jogja bisa nyaman. Namun jika nasibnya benar-benra diujungtanduk ini bentuk dari belasungkawa,” kata Ariesman koordinator cara laku bisu.

Laku bisu yang dilakukan 21 abdi dalem ini dimulai dari makam-makam raja-raja mataram di Imogiri Bantul menuju Gedung Agung Jogja atau sekitar puluhan kilo meter ditumpuh. “Semua hanya untuk satu keputusan bulat, Dwi Tunggal Sri Sultan dan Paku Alam bisa memimpin Jogjakarta tambahnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Bantul menyatakan siap menggelar Pilkada DIJ jika pemerintah pusat memutuskan diselenggarakan Pilkada DIJ dan RUUk positif keok. “Kita siap melaksanakan pilkada jika pemerintah tak menggubris RUUK yang dituntutkan warga,” tegas Budi Wiryawan selaku anggota KPUD Bantul ketika ditemui di kantornya , siang kemarin.
Menurut Budi, proses pilkada terhitung dimulai awal bulan April setelah tahapan verifikasi Parpol dilalui. Verifikasi jumlah pemilih yang fokusnya untuk kepentingan Pemilu 2009 mendatang. Namun demikian verifikasi data pemilih tersebut juga bisa digunakan untuk data pemilih pilkada DIJ.

Sebenarnya, lanjut Budi, pilkada menjajdi tugas pokoknya KPUD DIJ dan kapasitas KPUD kabupaten dan kota siap menyukseskan meski kini muncul boikot pilkada. Untuk Bantul, Budi menegaskan jumlah penduduk sesuai data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Pemkab Bantul pada tahun 2008 ini mencapai 800ribu lebih, sedangkan data penduduk saat Pemilu 2004 mencapai sekitar 600ribu lebih. “Artinya ada peningkatan pemilih dalam waktu lima tahun terakhir. (gun).

Empat Bulan Tunjangan Perangkat Desa Di blong

Legislatif Desak Eksekutif
GUNUNGKIDUL – Hingga hari ini para perangkat desa di 144 desa pada 18 kecamatan di Gunungkidul harus gigit jari. Pasalnya, tunjangan bulanan yang dijanjikan hingag catur wulan 2008 ini tak kunjung cair. Harusnya setiap tri wulan tunjangan senilai Rp 250 ribu per bulan itu sudah diterima bulan Maret lalu.

Kabar keterlambatan tunjangan perangkat desa yang langsung menyebar ke kalangan anggota dewan ini langsung menuai kritik tajam. Ketua Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul Supriyo Hermanto SIP menilai terlambatnya pemberian tunjangan tersebut sebagai bentuk kurangnya tanggungjawab atas komitemen yang dijanjikan.

“Ini komitmen pemkab yang patut disesalkan karena tidak memperhatikan nasib perangkat desa di jajaran paling bawah. Kami akan desak agar kondisi ini segera cepat diatasi,” kata Supriyo Hermanto kepada METEOR siang kemarin. Mernanggapi hal itu, Warta SIP dari Fraksi PDIP menambahkan bahwa tunjangan bagi perangkat desa ini penting dan sangat membantu kebutuhan. “Eksekutif harus menyikapi secara serius karena menyak\ngkut hak para pamong,” tegas politisi PDIP.

Senada dengan penyataan tersebut, Ketua Fraksi PAN Ir Arief Setiadi memandang penting upaya sosialisasi mengenai kenaikan tunjangan perangkat desa. Menurut politisi PAN ini hingga saat ini masih banyak perangkat desa yang hanya kenyang mendengar kabar tunjangan tersebut saja, tanpa mengetahui penjelasan. “Sosialisasi sangat penting agar tunjangan untuk staf, dukuh, kaur dan kabag serta kepala desa diberikan secara transparan,” lanjut Arif.

Kepada METEOR, anggota dewan berjanji akan menindaklanjuti keterlambatan tunjangan yang menjadi tugas Bagian Pemerintahan Desa. “Jangan muncul kesan mereka hanya kenyang dengan dihibur janji-janji. Dan tidfak ada alasan untuk menunda-nunda hak mereka,” sentil Ratno Pintoyo Ssos wakil ketua DPRD Gunungkidul.

Dalam kesemaptan ditemui METEOR, Seni Nurhayati(32) perangkat desa Kepek Saptosari mengakui keterlambatan tunjangan bagi perangkat. “Saya juga pusing kenapa kok bisa terlambat. Padahal saya tanya langsung tidak berani,” kata Seni dibenarkan dukuh lain Lukito dan dukuh Tileng Muradi.

Sekedar mengingatkan tunjangan perangkat desa sebagaimana dalam APBD tahun 2008 tersebut untuk staf pemerintah desa sebesar Rp 375.000, tunjangan untuk dukuh sebesar Rp 400.000, tunjangan untuk Kaur dan Kabag Rp 425.000, tunjangan untuk carik desa sebesar Rp 450.000 dan tunjangan untuk kepala desa sebesar Rp 500.000. (gun).

Undang-Undang Masih Abaikan Lingkungan

Pelaku Pertambangan Bebas membabat, Rakyat Tidak Terjamin
BANTUL – Permasalah lingkungan masih terabaikan dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Produk UU dapat dikatakan masih jauh dari upaya menyelamatkan dan pelestarian dan sekedar membuat aturan yangbertujuan memburu keuntungan jangka pendek.
Pernyataan itu dipaparkan Rizal Ramli dalam acara Seminar Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Indonesia X Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ke X di Pasar Seni Gabusan Bantul, Kamis (17/4).
“Ini terlihat dari pada pemberlakuan PP No 2 Tahun 2008 yang mengatur pemberlakukan pajak,” kata Rizal. Menurutnya, dalam poin undang-undang masih tegas terdapat pajak yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan” ujarnya.
Dengan PP itu diberlakukan, Rizal menilai sebagailangkah mengistimewakan pelaku pertambangan di Indonesia. “Perusahaan pertambangan bisa leluasa mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambah skala besar hanya dengan membayar Rp 1,8 sampai dengan Rp 3 juta perhektar atau setara dengan Rp 300 per meter persegi,” lanjut Rizal. Seharusnya, menurut Ramli, fungsi hutan lindung dan penyanga kehidupan kawasan untuk dilindungi dan nilai tambah dihargai dengan cara buruk. “Yang terjadi malah sebaliknya tidak menjadikan keselamatan dan produktivitas rakyat terjamin,” imbuhnya.
Kebijakan aturan itu bahkan berimplikasi pada ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat dengan memberikan kemanjaan terhadap pelaku pertambangan. “Penduduk setempat menjadi korban dari daya rusak pertambangan diabaikan oleh pemimpin nasional,”kata Rizal. Pada kesempatan itu, pihkanya mengajak segenap rakyat untuk mencari pemimpin baru yang bervisi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memiliki pemimpin yang punya visi kuat dan jelas dari kesalahan 40 tahun lalu,” jelas Ramli. (gun).

Mayat Pemuda Ditengah Sawah

Dibunuh lantas Dibakar...
Bantul - Warga Nogosari I, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (Selasa, 15/4/2008) sekitar pukul 05.00 WIB digemparkan dengan penemuan mayat dilokasi sawah yang kondisi sangat mengenaskan. Korban tewas yang tidak diketahui indentitasnya ini hampir 80% tubuhnya terbakar dan tinggal dua kaki yang masih utuh.

Bagian kepala hingga bagian perut nyaris tak bisa lagi dikenali akibat dibakar oleh pelaku yang hingga saat ini belum jelas identitasnya. Saksi sekaligus Kepala Dusun Nogosari I Asngain menyatakan penemuan jenasah yang kondisi sangat mengenaskan karena dibakar dengan jerami tersebut berawal adanya informasi dari anak-anak yang sedang olah raga pagi melihat adanya jerami yang terbakar dan ada tubuh yang sudah terbakar dan tinggal dua kaki yang utuh, itupun sudah nyaris hangus.

Anak-anak yang olah raga pagi tersebut melaporkan kepada dirinya dan informasi tersebut langsung menyebar ke masyarakat sehingga puluhan warga langsung mendatangi lokasi tempat ditemukannya korban. “Saat ditemukan tubuh korban dalam kondisi mengenaskan, bagian kepala tinggal tengkorak, sedangkan bagian kepala ke bawah tinggal tulang belulang dan tinggal dua kaki yang masih utuh” ujarnya.

Beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Imogiri dan Unit Identifikasi datang kelokasi dan melakukan identifikasi korban. Kapolres Bantul AKBP Yusman Jaya , SIK menegaskan korban yang ditemukan oleh warga diduga kuat korban pembunuhan, namun lokasi pembunuhan bukan dilokasi tempat ditemukan korban namun dilokasi lain. Sedangkan lokasi ditemukan adalah tempat korban dibakar oleh pelaku.

“Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pukul 02.00 WIB belum ada asap api, selanjutnya pada pukul 03.00 sudah terlihat ada asap api. Kemunginan pelaku melakukan aksinya sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 WIB” terangnya Hasil dari identifikasi menurut Yusman, korban berjenis kelamin laki-laki, umur 20-an tahun dan diduga kuat korban pembunuhan. “Saya minta kepada para kepala RT atau dusun disekitar lokasi yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor” tandasnya.
(diposting dari reportase-Daruwaskita//trijayaFM//Okezone)

Karyawan Kidfun Mogok Kerja

Bertahun-tahun Digaji Rp 3000 Per Jam

BANTUL - Tindakan semena-mena manajemen kidfun yang dirasakan pihak karyawan membuat tekad tak terbendung. Sebanyak 200an karyawan Kids Fun Parcs di Jl.Wonosari Km 10 kecamatan Piyungan Bantul pagi kemarin melakukan aksi mogok kerja.

Para karyawan ini mogok tidak melakukan aktivitas kerja dan hanya kumpul di depan gerbang kidfun sejak pukul 08.30wib. Karyawan juga menutup pintu gerbang sehingag pihak managemen Kidfun yang hendak masuk kerja tertahan.

Namun karena sudah mendengar lebih awal adanya mogok kerja, pihak managemen termasuk General Manajer Kids Fun Parcs Roel, Assietan GM Marini HRD Tri Priatmoko tidak memperlihatkan batang hidungnya untuk menemui karyawannya yang kelelran di taman bermain dan rekreasi ternama di Jogja itu.

Dalam orasi yang disampaikan koordinator aksi Antok (34) menyoal sistem managemen kidfun sangat mencekik karyawan. Menurutnya 200 karyawan yang telah bekerja lebih dari dua tahun tidak mendapat kejelasan status sebagai karyawan tetap. “Kita hanya dibayar Rp 3000 dan kita tidak pernah mendapat kejelasan sebagai karyawan tetap. Ini penindasan terhadap pekerja,” kata Antok dihadapan ratusan karyawan Kidfun.

Selain mempermasalahkan gaji rendah dan system kontrak kerja, janji uang makan Rp 7000 per hari dinilai karyawan hanya omong kosong karena tidak pernah terbukti. “Janji itu layak kita tagih. Apalgai nasib enam karyawan kita dipecat tanpa alasan yang jelas,” tandas Antok.

Pihak managemen Kidfun memilih bungkam tidak bersedia berkomentar paapun seputar karyawannya kleleran dan memberontak ini. Karyawan kidfun akhirnya membentangkan spanduk dan poster bertuliskan tuntutan kesejahteraan terhadap karyawan kidfun dan penolakan terhadap GM Kidfun Roel dan Marini. Mereka juga menentang keras kepala personalia Tri Priyatmoko yang dinilai tidak pernah berpihak terhadap nasib karyawan.

Marwoto (38) karyawan yang telah dua tahun beekrja namun hanay berstatus kerja parttimer. “Saya sudah sejak dua tahun dinyatakan kerja part time disini. Penghaksilan saya juga dihitung per jam,” katanya. Sementara itu, Sambudi dari Dinas Tenaga kerja Bantul menyatakan pihaknya siap menjadi mediator para karyawan terhadap managemen. (gun)

Slamet Pilih Backingi Tersangka

Terkait Dugaan Korupsi Dua Perangkat Desa Kepek

GUNUNGKIDUL – Alasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunungkidul tertarik menyikapi dugaan korupsi markup harga pengganti tanah kas desa Kepek Kecamatan Saptosari Gunungkidul senilai Rp 340 juta mulai terjawab. Ketua DPRD Gunungkidul Slamet SPd yang sejak awal mengaku tidak tertarik menyikapi kasus yang menilai kerugiannya masih sangat kecil justru bersikap akan backingi tersangka dengan memberikan bantuan hukum terhadap Mulyakno dan Ngajiman.

“Saya akan memberikan bantuan hukum kedua perangkat desa. Ini penting untuk support mental kedua tersangka,” kata Slamet SPd kepada METEOR, siang kemarin. Penyataan Slamet ini ditegaskan penyataan sebagai sikap DPD Partai Golkar bukan sebagai ketua dewan.

Menurut Slamet, langkah memberi bantuan hokum tersebut bukan berarti semata-mata sekedar memberikan pembelaan terhadap dua tersangka. Pemberian bantuan hukum ini dilakukan Slamet sebagai upaya support untuk dua tersangka. “Suppot ini penting agar pengakuan tersangka kepada penyidik tidak ada tekanan. Jangan sampai sudah menyebut beberapa nama pejabat pemkab akhirnya menarik lagi pengakuannya karena takut tekanan. Support ini penting kita lakukan,” tambah Slamet. Sampai saat itu ada dua bantuan hokum yang ditunjuk yakni Purwantiningsih SH dan rekan.

Lain halnya kapasitasnya sebagai ketua DPRD. Slamet mengaku telah melayangkan surat disposisi untuk komisi A agar segera bersikap untuk mengambil beberapa langkah termasuk diantaranya memanggil pejabat eksekutif untuk klarifikasi. “Hari ini (selasa-red) sudah saya tandatangani dan turun ke komisi A agar mengambil langkah-langkah penting,” imbuh politisi Partai Golkar.

Sementara ini, komisi A DPRD Gunungkidul melalui anggoatanya Marsubroto mengaku pihkanyatelah menerima surat disposisi pimpinan dewan untuk melakukan klarifikasi. “Suratnya sudah diterima Pak Rojak Haruddin sebagai pimpinan. Tapi anggota sudah mengetahui semuanya,” kata Marsubroto. Lebih jelas, politisi PDIP ini sebelum langkah pemanggilan beberapa nama pejabat eksekutif yang disebut-sebut menerima uang dari dua tersangka, komisi A masih akan menggelar rapat komisi untuk mempersiapkan agenda klarifikasi Rabu (hari ini).

Lantas siapa saja nama-nama yang akan dipanggil?

Kepada METEOR, Broto masih belum bisa memastikan sebelum rapat komisi membahas hal itu digelarkan. “Yang jelas seperti nama-nama yang sempat tersebut di METEOR dari pengakuan tersangka kepada penyidik Polres peluang besar akan kita panggil,” tandas politisi PDIP ini.

Apakah Sarjono SSos dan Zakaria selaku Kabag Pemdes dan staffnya, Apakah Patrem Murdiyanto dan Marwatahadi yang saat itu masih menjabat Kabag Pemerintahan Sekda dan staffnya, apakah Mujiono dan Cahyadi selaku camat dan mantan Saptosari, Slamet selaku BPD Kepek, Suhadi, atau Samto perlu dipanggil? Broto hanay manggut-manggut.

Pemkab Pilih Cuci Tangan

Secara tegas Pemkab Gunungkidul tidfak akan memberikan bantuan hokum untuk proses hukum dua tersangka Ngajiman dan Mulyakno selaku Lurah Kepek dalam dugaan markup harga pengadaan tanah kas desa Kepek Saptosari. Pernyataan bulan ini disampaikan Bupati Gunungkidul Suharto SH melalui Asek I Patrem Murdiyanto dalam kesempatan ditemui METEOR beberapa waktu lalu.

“Apapun katanya kita tidak akan berikan bantuan hokum. Ini sudah komitmen pemkab tidak akan membela,” kata Patrem. Ditegaskan Patrem tidak diberikannya bantuan hokum untuk tersangka ini juga berlaku keseluruhan. Untuk pejabat dan perangkat yang tersandung dua kasus yakni korupsi dan Narkoba dikatakan Pemkab tidak akan cawe-cawe.

Dari pernyataan Patrem dapat ditarik kesimpulan meskipun lurah dan perangkat desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah maka tetap tidak akan diberikan perlakukan istimewa dengan memebrikan banytuan hokum. “Ini sudah komitmen pemkab Gunungkidul untuk tegas bersikap,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Patrem mengaku siap kapanpun dimintai keterangan penyidik maupun pihak lain termasuk dewan. ‘Jika itu dibutuhkan saya siap memberikan keterangan yang dirinya ketahui. Lebih-lebih dugaan markup pengadaan tanah kas desa ini sempat menyinggung namanya dituduh menerima setoran senilai Rp 23.7 juta oleh dua tersangka. “Saya siap memberikan keterangan bahkwa uang itu uang pemkab yang sudah masuk kas daerah,” kata Patrem. (gun)

Jambret Dokter Ditangkap

GUNUNGKIDUL - Setelah dalam pengejaran beberapa bulan, kasus penjambretan rampokan yang menimpa dr Amik Isnawati (36) warga Srihardono, Pundong, Bantul yang setiap harinya beryugas di puskesmas Panggang akhirnya terungkap.

Salah satu pelakunya Ardiyanto (28) warga Desa Mulusan Kecamatan Paliyan berhasil ditangkap Polres Gunungkidul. Kapolres Gunungkidul AKBP Drs S Joko Lelono didampingi Kanit Opsnal Satreskrim Iptu Rahmadewanto, Selasa (15/4) juga mengakui hal ini. Tersangka berhasil ditangkap setelah beberapa hari bersembunyi di rumah saudaranya di Bantul. Meskipun tersangka berhasil ditangkap, tetapi uang sebanyak Rp 14 juta milik korban, diakui tersangka sudah habis untuk foya-foya.

Kasus kejahatan yang menimpa dokter puskesmas Panggang ini berawal ketika korban mengendarai sepeda motor akan pulang ke rumahnya. Tetapi sesampainya di tengah perjalanan, dihentikan oleh tersangka yang mengedarai sepeda motor RX King bersama Mus yang kini masih buron.

Karena korban tidak juga berhenti, maka sepeda motornya ditendang sehingga korban bersama sepeda motor yang dikendarai terjatuh. Dalam kesempatan ini tersangka langsung beraksi dengan membawa tas milik korban berisi uang sebanyak Rp 14 juta dan langsung pergi meninggalkan korban. Setelah mendapat laporan ini, polisi langsung melakukan pengejaran. Berkat keterangan korban dengan ciri-ciri pelaku serta kerjasama dengan Polres Bantul, tersangka berhasil ditangkap.

Sementara itu Irfan (24) warga Ciamis Jawa Barat yang tengah ngapel pacaranya di Tepus Gunungkidul harus dikeler ke Mapolres Gunungkidul oleh p[etugas. Irfan taklain adalah buron pencurian sepeda motor di kawasan Depok, Sleman diamankan di Mapolres Gunungkidul bersama barang bukti sepeda motor Yupiter MX dengan nomor polisi R 2931 RK.

Kanit Opsanal Satreskrim Polres Gunungkidul Iptu Rahmadewanto SH, Selasa (15/4) membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, kasus pencurian sepeda motor di sebuah supermarket wilayah Depok, Sleman sudah terjadi pekan lalu. Ketika upaya pencarian dilakukan, tersangka nampak berada di rumah pacarnya wilayah Tepus. Tanpa banyak membuang waktu, tersangka berhasil ditangkap ketika sedang bertamu di rumah pacarnya itu. (gun).

Fenomena mistik kesurupan marak terjadi lagi. Senin pagi kemarin kesurupan menimpa enam siswa SMK Sewon Bantul. Tampak sejumlah siswa, guru dan melibatkan polisi dan tokoh agam tengah mengusir 'si perasuk' (foto : EndroGuntoro)

Siswa SMK Sewon Kesurupan

BANTUL – Upacara bendera di SMK Negeri Sewon Bantul berubah kacau. Ini setelah kejadian kerusupan merasuki enam siswa yang semula mengikuti upacara bendera Senin pagi kemarin. Satu siswi sempat lari keluar komplek sekolahan yang kontan suasana berubah kacau.

Ionformamsi yang dihumpun METEOR menyebutkan awalnya para siswa SMK Negeri Sewon melakukan kegiatan rutin hari senin pagi yakni upacara bendera. Tanpa diketahui awal mulanya sekitar pukul 08.00 WIB saat upacara hampir selesai siswi bernama Ika Yuli Astuti tiba-tiba lari dengan tatapan mata kosong, sdisusul lima siswa lain yang menangis dan lemas.

Beruntung beberapa guru yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar dan membawa Yuli ke mushola sekolah. Menurut Parlan salah satu pegawai di SMKN Sewon kejadian kesurupan ini bukan yang pertama terjadi. “Beberapa waktu lalu kejadian kesurupan ini juga pernah menimpa sejumlah siswi,: kata Parlan.

Menurutnya, kejadian ini kerab terjadi saat mendekati ujian nasional. “Terlepas benar tidaknya ini kejadian ini pernah terjadi dan waktunya sama menjelang unas, “ tambahnya. Lima siswa bisa diatasi, namun untuk menyembuhkan satu siswa Ika Yuli Astuti membutuhkan waktu lama., Pihka sekolah langsung berkoordinasi dengan sejumlah tokoh agama dan pihak kepolisian yang diwakili Aiptu Sudar untuk membatu doa untuk menyembuhkan korban.

Kejadian unik sempa disaksikan sejumlah siswa dan tokoh agama yang terus berusaha sekuat tenaga. Saat air kembang diusapkan ke bagian wajah, siswa Ika Yuli justru berontak dan berteriak kesakitan. "Sakit. Aduuuh Sakit pak, Ampun." kata Ika dilansir sejumlah siswa lainnya kkepada METEOR. Usap air kembang ini diberikan setelah dua siswa sempat meminta disediakan bunga kanthil (melati).

"Kamu mau kelaur tidak. Jangan gangu anak-anakkami. Kalau tidak mau sakit sekarang harus keluar," teriak tokoh agama terlihat mengusur sesutau yang merasuki korban. Sampai pukul 12. 30 WIB suasana ini belum kunjung normal. Siswa yang kesurupan takkunjung sembuh hingga kegiatan belajar mengajar diputuskan ditiadakan. (gun).

Bantuan Babonisasi Sebarkan Flu Burung

Terima Bantuan Ayam Babon, Belasan Ayam Mati

GUNUNGKIDUL - Bantuan Keluarga Miskin yang digulirkan pemerintah melalui desa berujung meresahkan. Paket bantuan diantaranya berupa sembako, alat tulis dan seekor ayam babon yang diterimakan masyarakat di pedukuhan Kepek I Wonosari Gunungkidul kemarin, positif terjangkit virus AI. Akibatnya, bantuan seeokor ayam babon yang diterima warga justru menjadi biang matinya belasan peliharaan warga.

Suginem (70) salah satu warga Kepek I Rt.01 Kepek kecamatan Wonosari Gunungkidul justru mengalami bangkrut setelah 14 ayam peliharannya mati mendadak tertular ayam babon pemberian paket bantuan keluarga miskin (BKM-red). "Semula ayam saya sehat-sehat. Namun setlah saya campur di kandang dengan ayam pemberian pemerintah malah mati semua," kata Sugenim didampingi anaknya Yuli kepada METEOR, keamarin.

Matinya 14 ayam ini langsung mengemparkan warga sekaligus meresahkan warga. Oleh tetangganya, kejadian 14 ayam mati mendadak itu langsung dilaporkan petugas. "Sempat ada dokter hewan mendatangi rumah kami untuk memeriksa bangkai ayam kami yang mati. Dan kata dokter hewan itu hasilnya positif terkena AI," tambah Yuli.

Belasan bangkai ayam itu lantas dikubur untuk menghindari penyebarluasan ke warga yang lain. Bahkan saking resahnya warga dengan kemungkinan akan ada kejadian serupa beberapa warga mengaku lebih memilih menjual seekor ayam betina bantuan BKM.

"Karena bantuan ayam saya kurus maka lebih baik saya jual saja untuk menyambung hidup. Apalagi ayam bantuan itu ternyata terkena flu burung yang bisa mematikan," kata Karso Sentono warga yang tercatat mendapat BKM.

Demikian dengan beberapa warga lain memlih untuk tidak memelihara dna mengembangbiakkan bvantuan babonisasi dari pemerintah dan memilih menjual seekor ayam yang laku Rp. 13 ribu per ekor. "Ayamanya kurus nampaknya pileren seperti tidak sehat jadi hanya laku Rp 13 ribu," tambah warga lain yang menjual ayam bantuan.

Atas kejadian tersebut jajaran pengurus RT dan panitia penyaluran BKM dusun Kepek I langsungmengadakan rapat dan menyusun laporan positifnya seekor ayam bantaun BKM yang terkena virus flu burung dan menular ke ayam lain. "Kami sudah buat laporan atas kejadian itu dengan saksi yang memeriksa dari pihak dokter hewan dinas peternakan Gunungkidul," kata Suprapto pengurus BKM dibenarkan Ketua RT 01, Tri Santosa.

Namun bakpengurus RT maupun BKM dusun Kepek I belum bias emmastikana apakah bantuan seokor ayam yang membawa virus dan menyebabkan belasan ayam lainnya mati akan mendapat ganti rugi. Sebagaiamana diketahui, bantuan dari program BKM untuk warag miskin ini diberikan secara cuma-cuma berupa beras, alat tulis dan seokor ayam yang diharapkan bias mredho alias berkembang banyak. Program BKM ini diprioritaskan untuk KK miskin baik orang tua maupun anak. (gun).